 |
| Pra Rembuk Nasional di Dishut Prov Jambi (17/4/2018) |
Selain dihadiri perwakilan dari masyarakat sipil dan unsur pemerintahan terkait, Acara yang difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) ini juga dihadiri lintas Kementrian diantaranya Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), Kementrian Desa (Kemendes), Kementrian Agraria dan Tataruang (ATR) dan Kementrian pertanian.
Kehadiran KSP sendiri adalah dalam rangka membantu Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kelancaran pengendalian Program-Program Prioritas Nasional dan penyelenggaraan Komunikasi Politik Kepresidenan serta Pengelolaan Isu Strategis.
Dari acara yang dibuka Gubernur Jambi melalui Asisten I yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ini diketahui daerah Jambi merupakan provinsi yang ke delapan dari 9 provinsi yang sudah melakukan acara Rembuk Nasional.
Pertemuan Pra Rembuk Nasional yang di pimpin langsung oleh Albert Nego Tarigan dari KSP ini tentu saja banyak membahas tentang tanah objek reforma agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) untuk bagaimana proses percepatan program tersebut bisa dilaksanakan.
Rudiansyah, Direktur Exekutif Walhi Jambi yang menjadi salah satu peserta mengatakan kebijakan RA dan PS menjadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi.
"Kita berharap hal ini segera terealisasi hingga ke tingkat tapak, percepatan RAPS harus dilakukan secara komprehensif dari desa sampai dengan pemerintah pusat.
Rijal, Peserta lainnya dari Persatuan Petani Jambi (PPJ) mengaku sudah cukup banyak rencana di dalam TORA maupun PS namun baru kali ini di sosialisasi dalam bentuk rembuk nasional.
"Kami cuma khawatir TORA dan PS yang di maksud tidak mencakup dalam proses konflik yang ada karena data yang ditampilkan sepertinya belum sepenuhnya merangkum objek dan subyek yang berkaitan," ujarnya.
Albert Nego dari KSP sendiri ketika di konfirmasi media ini menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Jambi hingga lusa nanti.
"Besok, Rabu (18/4) kami masih di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi acaranya tentang Orang Rimba atau Suku Anak Dalam," ucapnya.
Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Erizal, dari hasil konfirmasi diketahui bahwa target PS di daerah jambi lebih dari 250 ribu hektar. Target prioritas dari luasan tersebut adalah percepatan penyelesaian masalah areal yang berkonflik (P03)
