author photo
Aksi Ribuan Petani di Distrik IV PT WKS
NEWSPORTAL.ID - Ribuan massa yang tergabung dalam Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Hari ini, Sabtu (28/4) Sudah memasuki hari ketiga melakukan aksi pendudukan lahan di areal PT Wira Karya Sakti (PT WKS). 

Massa yang sebagian besar adalah petani ini, mendesak agar lahan yang pernah digarap mereka sejak tahun 1999 yang digusur perusahaan segera dikembalikan.

Dalam tuntutannya yang diterima oleh redaksi, Mereka (SMB) juga meminta pihak perusahaan agar mengganti kerugian sebesar Rp5.8 miliar.

Kemudian, Meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin perusahaan karena dianggap memicu masalah berkepanjangan. 

“Kami minta kepada TNI dan Polri tidak melarang, mengusir dan menangkap, Tapi melindungi dan mengayomi masyarakat berdasarkan peraturan presiden nomor 88 tahun 2017, Pasal 30 huruf b” tulis SMB dalam rilisnya.

Selanjutnya, SMB yang di koordinir oleh Muslim dan Deli ini juga meminta Menteri Transmigrasi merealisasikan program Trans Swakarsa Mandiri (TSM) di Kabupaten Batanghari.

Dan meminta Menteri LHK agar menghentikan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) karena menurut mereka HTR hanya akal-akalan dan untuk kepentingkan pribadi.

Meminta Presiden agar meninjau ulang izin perusahaan yang di provinsi jambi khususnya di kabupaten Batanghari.

“DPRD Batang hari, Provinsi dan pusat, harus berperan aktif untuk membantu program TSM di Batanghari. Begitupun dengan Pemda, harus benar-benar memperhatikan pembangunan jalan di daerah tertinggal atau daerah terpencil,”terang SMB. 

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Aksi ribuan massa yang berada di lokasi Distrik IV PT WKS ini, Pada Kamis kemarin sudah dikunjungi langsung oleh Kapolres Batanghari.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Batanghari, Muhammad Santoso, Berharap agar tidak ada yang melakukan tindakan anarkis dan menghimbau kepada warga agar duduk bersama dengan pemerintah dalam menyesaikan persoalan ini.

“Kehadiran saya disini untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi saudara-saudara, Saya menampung dan siap menyalurkan itu kepada pemerintah agar dicari penyelesaian yang sesuai dengan mekanisme yang ada, Mari kita bermusyawarah” ucap Santoso ditengah ribuan massa (26/4/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Menurut info yang diterima, Terkait program transmigrasi yang dituntut SMB perwakilan perusahaan berpendapat bahwa hal itu harus dilaksanakan di luar kawasan hutan. Sebab, Apabila di dalam kawasan maka harus ada proses pelepasan kawasan terlebih dulu.

Perusahaan mengajak pengurus SMB untuk bersama-sama menghadap Timdu kabupaten Batanghari dalam penyelesaian masalah ini.

Memberikan data (anggotanya) yang merasa menjadi korban perusahan dan dasar pendudukan lahannya.

“Massa hingga hari ini masih bertahan dan senin besok akan diupayakan penyelesaian melalui Timdu Batanghari. Sebab, Lahan yang di reklaiming oleh SMB sudah terbit IUPHHK HTR atas nama Koperasi yang di fasilitasi oleh LSM AMPHAL,” ujar Taufik, Hari ini, Humas PT WKS (P03)

SILAHKAN KOMENTAR 0 komentar


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post