 |
| Menkum HAM Saat Memberikan Sambutan (13/7/2018) |
Rombongan dari Jakarta langsung menuju Bungo menggunakan pesawat NAM AIR dan setibanya di Bandara Bungo di sambut oleh Bupati, unsur Forkopimda dan Ketua DPRD setempat, Selanjutnya menuju Kantor UKK Imigrasi Kelas I Jambi di Kab. Bungo yang akan di resmikan.
H. Mashuri, Bupati Kab. Bungo dalam sambutannya mengatakan Kab. Bungo letaknya sangat strategis di lintas wilayah barat Prov. Jambi dan atas potensi tersebut pihaknya mengusulkan untuk membuka Kantor Unit Kerja di daerahnya.
"Alhamdulillah, dengan di resmikannya Kantor UKK maka sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kab. Bungo di tahun 2018 sudah menganggarkan Rp. 1,3 M untuk fasilitas Jaringan LAN dan juga menyiapkan rumah dinas untuk Kepala UUK serta pejabatnya." papar Mashuri.
Selain itu, Lanjut Mashuri, Pihaknya juga sudah menyiapkan tanah di dalam Kota Bungo seluas 5000 M2 untuk digunakan oleh UUK dalam pengembangannya kedepan.
"Hari ini yang mendaftar atau mengajukan pengurusan paspor jumlahnya sebanyak 179 orang. Adapun Kabupaten sekitar yang berhubungan langsung dengan Bungo yakni Kabupaten Tebo, Merangin dan Sarolangun Prov. Jambi serta Kabupaten Damasraya dan Solok Selatan Prov. Sumatera Barat"tambahnya.
Kemudian Bupati Bungo ini berharap kepada Menteri Yasonna Laoli selaku Menkum HAM kiranya bisa membantu untuk menyampaikan pembangunan perpanjangan Runway Bandara Bungo kepada Kementerian Perhubungan RI.
Dalam kesempatan yang sama Yasonna Laoli dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rombongannya kali ini turut hadir Dirjen dan Sesditjen Imigrasi, Kakanwil Imigrasi Provinsi Jambi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Merangin yang kebetulan satu pesawat hari ini denganya.
Pemerintah lanjutnya sangat serius dengan pelayanan publik salah satunya pelayanan Imigrasi karena kita tahu bahwa masyarakat telah modle sehingga banyak yang berlibur ke luar negeri.
"Kemudian masyarakat banyak yang berangkat melalui Umroh dan ini tentu menuntut Pemerintah dapat melakukan pelayanan ke imigrasian kepada masyarakat dengan cepat, tepat, langsung dan transparan tanpa pungutan." ujarnya.
Dirinya sangat menghargai upaya Bapak Bupati Bungo dalam membantu memberikan fasilitas kepada Kementerian Hukum dan HAM seperti salah satunya yang sudah berjalan baik di Bojonegoro ini dan tentu itu tak lepas dukungan dari unit kerja yang lain seperti Forkopimda dan DPRD Kabupaten Bungo.
"Dengan diresmikannya One Single Sak Mision (Pengurusan Satu Pelayanan Investasi) Jika di daerah memperlambat proses perizinan tersebut maka SOS akan mengambil alih proses Perizinan investasi. Karena itu seluruh pelayanan perizinan harus dipermudah, harus dorong Investasi dan eksport, ini akan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan peluang kerja dan pendapatan untuk daerah dan Negara."pungkasnya.
Selanjutnya pukul 10.55 Wib dilakukan penandatanganan prasasti kantor UUK dan penyerahan Prasasti serta Penandatanganan MoU pembangunan Perumahan Kemenkum HAM dan Kalapas Muara Bungo yang disaksikan oleh Bupati Bungo bersama Forkopimda dan Ketua DPRD setempat (Red)
