NEWSPORTAL.id, MUAROJAMBI - Seluruh fraksi dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Muarojambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kab. Muarojambi tahun 2019 untuk di setujui menjadi APBD Kab. Muarojambi tahun 2019.
Meskipun memang ada beberapa catatan yang disampaikan oleh semua fraksi. Seperti halnya dari fraksi PDIP mengharapkan untuk pembangunan di kabupaten Muarojambi harus merata.
"Diharapkan untuk pembangunan harus merata. Lebih kurang Rp. 1,3 T APBD Kab. Muarojambi balance nya masih kurang, masih ada penumpukan pembangunan," jelasnya.
Meskipun memang ada beberapa catatan yang disampaikan oleh semua fraksi. Seperti halnya dari fraksi PDIP mengharapkan untuk pembangunan di kabupaten Muarojambi harus merata.
"Diharapkan untuk pembangunan harus merata. Lebih kurang Rp. 1,3 T APBD Kab. Muarojambi balance nya masih kurang, masih ada penumpukan pembangunan," jelasnya.
Selain itu, pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk mengevaluasi kepala puskesmas. Karena dikatakannya bahkan ada kepala puskesmas yang tidak di roling selama 10 tahun.
"Ada kepala puskesmas yang jabatannya 10 tahun tidak pindah-pindah, kita harapkan ada penyegaran. Selain itu kami berharap ketika Bupati turun ke masyarakat untuk mengajak instansi terkait, terutama kadis PU dan Kabid. Kebanyakan masyarakat minta pembangunan, jika ada jadi Kadis PU itu bisa langsung di daftarkan menjadi e-planing," sebutnya.
Fraksi lain, misalnya fraksi demokrat meminta pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pemekaran desa seperti halnya desa bukit baling dan awin jaya.
"Padahal sudah banyak masyarakat di desa tersebut. Jika tidak ada pemekaran di khawatirkan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal," terangnya. (zan)
