Namun, sekalipun proses tersebut belum final ternyata dilapangan justru ada pembangunan gedung baru setinggi empat lantai dikawasan tersebut.
Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan warga karena somasi oleh pemprov ke pihak hotel seolah tidak sejalan dengan apa yang berkembang dilapangan.
Sebab, Menurut Pemprov Jambi, saat ini masih berlangsung negosiasi terkait nilai sewa yang sebelumnya Rp250 juta menjadi Rp1 Miliar pertahunnya.
Nilai yang diusulkan Pemprov tersebut kabarnya baru disanggupi pihak hotel hanya setengahnya atau Rp500 juta.
Sehingga menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, Hal ini belum final atau masih terus diupayakan untuk meningkat hingga Rp1 Miliar kepada awak media dalam pekan terakhir.
Namun, sebenarnya bukan cuma itu persoalan aset pemprov yang dikelola oleh PT Jambi Sapta Manunggal Pratama ini.
Menurut Saudur Febrianto, Seorang warga Kota Jambi bahwa polemik aset pemprov yang dibangun hotel ini harusnya dilihat lebih komprehensif.
"Pertanggungjawaban berdirinya Shang Ratu aja belum tuntas karena diduga tidak termasuk dalam perjanjian awal kerjasama BOT, Kok sekarang bisa ada bangunan baru lagi?, Tanya Saudur, saat berbincang dengan media ini (14/12/2017)
Masih menurut Saudur, Diawal perjanjian BOT diduga pihak Jasa Manunggal hanya menyertakan Balai Pemuda, kolam renang dan beberapa kamar hotel saja, Namun seperti yang terlihat belakangan justru berdiri hotel Shang Ratu yang persis dibangun disebelah Hotel Ratu.
"Menurut saya kondisi tersebut indikasi dari kesalahan atas perjanjian awal atau paling tidak memang harus ada penambahan setoran", ujar Saudur.
Situasi inilah lanjut Saudur yang harusnya dibenahi dulu hingga tuntas tapi kenyataannya justru ada tambahan bangunan lagi setinggi empat lantai yang kini sedang dikerjakan.
"Jika melihat situasi ini wajar dilakukan warning terhadap pengusahanya", tutup Saudur mengakhiri. (P01)
