 |
| Siti Nurbaya Menteri LHK (KLHK, 19/2/2018) |
“Pelaksanaan 2018 dan Perencanaan 2019 Kementerian LHK: Sektor LH dan Kehutanan Menuju Pertumbuhan Pembangunan Berkualitas", yang berlangsung dari tanggal 19- 20 Februari 2018 di Jakarta.
Demikian tulis Kabiro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi melalui siaran persnya (19/2/2018)
Untuk merealisasikan bench mark tersebut, Siti Nurbaya mengutarakan perlu dilakukan 6 (enam) Langkah Strategis meliputi:
Alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi; Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan; Konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfer; Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja;
Pengendalian kejahatan lingkungan; serta Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan serta dalam mendorong law enforcement serta public campaign.
Dijelaskan Siti Nurbaya, bahwa posisi KLHK pada 2018 dan 2019, meliputi 4 aktualisasi program yakni Dasar-dasar, Administratif, Program dan Aspiratif.
“Yang menjadi Dasar-dasar aktualisasi program adalah Pahami dasar-dasar konsep kerja, konstitusionalitas dan keilmuan; Perspektif SDA dan Lingkungan serta hubungan antar konsep sebagai elemen penting pembangunan di indonesia; dan Pendekatan holistik bukan lagi silo apalagi ego (sub) sektor”, jelas Siti Nurbaya.
Terkait Administratif, ditekankan Siti Nurbaya agar administrasi jangan sampai menghambat, secepatnya selesaikan, juklak dan juknis serta pengadaan dipercepat; dan Persiapan re-alokasi untuk mendukung program-program utama dan yang dinilai sangat penting didahulukan dengan prinsip money follow program sebagai contoh TN Komodo.
Selanjutnya, pelaksanaan program menurut Siti Nurbaya mesti dilaksanakan dengan pendekatan money follow program, dan harus dikaitkan dengan atasi kemiskinan, lingkungan, penyerapan tenaga kerja, investasi dan ekspor serta dukungan aktualisasi konvensi internasional yang telah diratifikasi. Juga dikembangkan pola kerja bersama-sama atau satu arah vektor dan saling mendukung lintas unit kerja eselon I.
Siti Nurbaya juga menghimbau jajaran KLHK agar bersikap Aspiratif, dengan memberikan jawaban langsung atas masalah rakyat; mengikuti arahan sidang/Rapat Terbatas Kabinet dan Arahan Presiden serta materi Raker dengan Komisi IV dan VII DPR RI; dan mendukung dan dorong dinamika dan mobilitas masyarakat/Pokmas/LSM dan Swasta serta Membuat sistematis ruang interaksi dengan masyarakat.
“Menjelang akhir Februari, saya minta tolong kepada jajaran eselon I dan II untuk mempersiapkan dan melangkah di 2018 dengan situasai yang ada, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan adjustment baik 2018 ataupun 2019” pungkas Siti Nurbaya.
Selain itu, kepada seluruh peserta Raker, Siti Nurbaya berpesan agar senantiasa membersihkan sampah dan plastik di kantor dan di wilayah kerjanya. Agar menyampaikan informasi dan memberikan dukungan bila ada informasi pencemaran di wilayah kerja, dan dalam prosesnya perlu koordinasi dengan aparat pemerintah daerah, karena akan diterapkannya UU No. 32 tahun 2009 secara utuh.
Siti Nurbaya juga berpesan kepada seluruh UPT apabila ada kasus Merkuri di wilayah kerjanya, agar terus dipantau; dan agar mendukung pengembangan destinasi wisata dan pembangunan wilayah seperti: TN. Komodo, TN. Bromo Tengger Semeru, Kawah Ijen, TN. Bali Barat dll.
“Beri dukungan terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK untuk pembinaan dan pengawasan, selanjutnya jika sudah tidak dapat dilakukan pembinaan untuk diteruskan ke Ditjen Gakkum”, pesan Siti Nurbaya.
Selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai keynote speaker; hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto; Mewakili Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Made Aryawijaya; seluruh Eselon 1 lingkup KLHK dan Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut (BRG).
Peserta Rakernas ini mencapai 500 orang meliputi seluruh pejabat Eselon I, II dan III lingkup KLHK, Bagian Rencana, Program dan Evaluasi di tiap Direktorat Jenderal/ Badan/ Sekretariat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Lingkup KLHK, Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (P03/KLHK)
