 |
| Aksi Mahasiswa UNJA (19/2/2018) |
"Mengapa saya tidak setuju parkir berbayar?, Selain kampus bukan ruang bisnis maka salah satunya merujuk Peraturan Menteri Ristekdikti No 39 Tahun 2016 Pasal 8, bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung". Ujar Donny Pasaribu, salah seorang Alumni UNJA memaparkan pada media ini (21/2)
Kemudian lanjut Donny, Dalam Pasal 10 nya menjelaskan bahwa apabila PTN melanggar ketentuan Pasal 8, maka pejabat yang bertanggung jawab di PTN tersebut akan dikenakan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Artinya, tidak boleh ada pungutan lain selain UKT. Apapun alasannya harus ditolak parkir berbayar itu,
Sebab hal itu bukannya mengurangi beban mahasiswa tapi menambah beban, Kenapa mentalnya business oriented? Dana pungutan parkir mau dikemanakan? Auditnya gimana? Dasar pungutan parkir berbayarnya apa? Jadi, patut sekali Rektornya dipertanyakan,"pungkas Donny.
Sebelumnya, Senin (19/2) ribuan mahasiswa UNJA menggelar unjuk rasa di kampus Mendalo persis di depan gedung rektorat.
Mahasiswa protes atas kebijakan parkir berbayar di kampus mereka. Dalam orasinya, Presiden BEM Unja, M. Rizki, Menuntut rektor segera menjelaskan bagaimana bisa lahir kebijakan seperti itu.
"Tolong Pak Rektor hadir di mimbar ini jangan sampai nanti mahasiswa bayar sementara dosen-dosen tidak," teriak Rizki. Pihaknya terus mendesak agar Johni Nazwan (Rektor) segera hadir ditengah mereka.
Tak lama berselang, Johni akhirnya keluar menemui para mahasiswa.
Dalam penjelasannya menyampaikan bahwa rencana parkir berbayar ini bukanlah keinginannya sendiri.
"Keputusan ini adalah keputusan bersama bukan keputusan rektor sendiri," katanya.
Hasil pengamatan yang beliau lakukan, parkir gratis selama ini selalu ada motor mahasiswa yang hilang.
Sehingga lanjut Johni hasil rapat pimpinan dan para dekan solusinya harus dikelola secara profesional atau berbayar.
"1000 rupiah itu bisa berat dan bisa ringan tergantung hati kita. Uang parkir itu masuk ke PNBP bukan masuk ke kantong rektor," tegasnya, di hadapan ribuan mahasiswa.
Namun mahasiswa tetap meminta dan menuntut rektor menghapuskan parkir berbayar. Menanggapi hal itu orang nomor satu di UNJA ini menyatakan dirinya tidak bisa menolaknya sendiri.
"Keputusan ini adalah keputusan senat untuk menghapus itu ini akan saya bawa ke rapat senat,"pungkas Johni (P03)
