Pasalnya, Pengajuan hutan adat wilayah Makekal Hulu oleh orang rimba setempat, menurut Ade Candra - Staf senior Warsi, dapat mengancam orang rimba di wilayah tersebut karena usulan hutan adat tumpang tindih dengan usulan kemitraan konservasi bagi puluhan desa yang sedang berjalan dan di fasilitasi oleh Warsi.
"Usulan itu perlu ditelaah dulu, mengingat usulan hutan adat itu dikhawatirkan tumpang tindih dengan usulan wilayah kemitraan konservasi bagi 20 desa yang sedang difasilitasi WARSI."ujar Ade menegaskan.
Berita Terkait Itu Selengkapnya Bisa Dibaca Disini: WARSI Menilai Usulan Hutan Adat Mengancam Kehidupan Orang Rimba
Sebaliknya, Pengendum, Anggota Kelompok Makekal Bersatu, menilai bahwa pendapat WARSI yang mengatakan hutan adat mengancam kehidupan Orang Rimba, itu hal yang keliru bahkan salah besar.
“Mereka sebenarnya mau bilang hutan adat menjadi ancaman taman nasional, bukan yang seperti mereka bilang bahwa hutan adat adalah ancaman buat orang rimba,” tulis Pengendum di dinding facebooknya, belum lama ini.
Selain itu, kata Pengendum, WARSI takut kehadiran hutan adat membuat program PDP (Pesatuan Desa Penyangga) yang memang lagi dirancang WARSI dengan melakukan pendataan lahan kebun orang desa dan orang rimba akan dimasukkan di kelompok tani yang lagi mereka dorong ke Kementrian terancam gagal.
Pengendum menambahkan, dalam laporan yang mereka buat tersebut adalah cara mereka mengadu domba orang rimba dan juga cara menggagalkan niat baik Orang Rimba untuk menuntut keadilan.
“Kenapa saya bilang seperti ini karena yang bertandatangan itu adalah Orang Rimba yang selama ini sudah WARSI pindahkan ke konsensi PT Wana Perintis dan juga rombong Temenggung Grip yang sudah diislamkan serta sudah tinggal di luar rimba,” tutur Pengendum.
Pengendum bertanya kenapa dalam acara itu tidak melibatkan orang Makekal Hulu yang secara sadar mengusulkan hutan adat? Kalau memang orang Makekal Hulu salah, mestinya panggil dan bicarakan.
“Tetapi kami justru tidak diajak diskusi sama sekali. Mereka takut karena kami betul-betul paham hukum adat kami sendiri. Kami sadar apa yang kami lakukan dan kami membuat semua ini demi menuntut hak kami,” ujar Pengendum.
Menurut Pengendum, hanya Bepak Benang atau Langkap yang dipanggil. Namun Langkap juga mempunyai pemikiran yang sangat berseberangan dengan WARSI. Sebab menurut Bepak Benang, semuanya adalah ide WARSI yang harus diikuti oleh Orang Rimba. Tidak ada sama sekali ide atau pemikiran Orang Rimba. “Seakan-akan WARSI yang lebih paham apa yang menjadi keinginan Orang Rimba,” kata Pengendum.
Selama ini, Kepala Adat selalu dilibatkan WARSI dalam acara apapun. Namun mengapa pada pada acara yang akhirnya mengeluarkan surat penolakan bercap jempol itu, Kepala Adat tidak dilibatkan.
“Semoga WARSI berani menyampaikan surat penolakan itu langsung kepada Penghulu Adat Kami, Orang Rimba Rombong Makekal Hulu. Kami tunggu keberanian kalian!” ucap Pengendum (P03/ImageNET)
