NEWSPORTAL.id - Tim Hisab Rukihiyah kemarin sudah melakukan sidang penetapan 1 Ramadhan yang jatuh pada tanggal 18 Mei 2018. Terkait hal ini, Sekda Kabupaten Tebo Abu Bakar mengaku belum mengeluarkan surat edaran terkait jam kerja maupun lainnya.
Meski begitu, Sekda bilang seperti yang sudah sudah Pemkab Tebo bakal menerapkan pengurangan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tebo. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa.
Begitu juga dengan pakaian dinas selama ramadhan, kata Sekda, kemungkinan tetap mengikuti aturan yang sudah diterapkan sebelumnya. "Busana muslim lah, pantas dan sopan," pintanya.
Dirinya juga menghimbau kepada pemilik rumah makan atau warung selama bulan puasa minta menjaga atau menghargai orang yang sedang melakukan ibadah puasa. "Hormati yang sedang berpuasa, jangan buka saat umat menjalankan puasa, " tuntasnya.
Dirinya juga menghimbau kepada pemilik rumah makan atau warung selama bulan puasa minta menjaga atau menghargai orang yang sedang melakukan ibadah puasa. "Hormati yang sedang berpuasa, jangan buka saat umat menjalankan puasa, " tuntasnya.
Diberitakan sebelumnya, tim Hisab Rukihiyah kemarin sudah melakukan sidang penetapan 1 Ramadhan yang jatuh pada tanggal 18 Mei 2018. Tim hisab Rukihiyah yang beranggotakan unsur Kemenag yang ada di Kabupaten dalam Provinsi Jambi sudah menyusun jadwal awal permulaan imsakyah.
"Jadi awal pelaksanaan sholat taraweh diperkirakan pada malam tanggal 17 mei," kata Lukman Hakim, Kasi Binmas Kemenag Tebo saat ditemui diruangannya.
Diakui dia sidang hisab rukihiyah yang digelar oleh Kemenag wilayah Jambi kemarin, pihak Kemenag kabupaten hanyalah sebagai peserta. Dan alhamdulilah suratnya pertanggal 4 Mei sudah ditandatangani oleh kementrian agama dan Majelis Ulamaa Indonesia Tebo. "Jadwal imsakyah ini secepatnya ditandatangani oleh bupati," sebutnya.
Selanjutnya Lukman juga mengatakan kendati tim hisab rukihiyah sudah menggelar pertemuan untuk menetapkan 1 ramadhan, namun pihaknya tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenag RI. Untuk itu jika tidak ada halangan, pelaksanaanya nanti kemungkinan bakal berbarengan dengan Muhammadiyah. "Kita tetap menunggu keputusan resmi dari menteri agama," katanya. (P01)
