Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilaksanakan melalui berbagai macam regulasi-regulasi yang salah satunya prosesnya melalui keputusan politik. Sayangnya, keputusan politik tentang tata kelola lingkungan dan sumber daya alam masih jauh dari prinsip-prinsip berkelanjutan, masih didominasi pendekatan eksploitatif.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berusaha untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang kronis. Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria merupakan program pengelolaan hidup yang membuka ruang partisipasi rakyat dan pengakuan hak tenurial sekaligus menyeimbangkan keseimbangan akses rakyat atas tanah serta mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Perbaikan pengelolaan sungai, seperti Sungai Citarum secara integratif adalah contoh nyata komitmen Jokowi Widodo untuk memulihkan fungsi-fungsi sungai. Tindakan tegas terhadap pengelolaan limbah yang mengancam lingkungan hidup menyiratkan bahwa ada harapan adanya situasi lingkungan hidup yang lebih nyaman untuk kehidupan.
Isu lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan harus tetap menjadi Agenda Strategis Negara. Tata kelola lingkungan hidup yang baik wajib menjadi kiblat bagi perencanaan pembangunan nasional. “Poros Hijau Indonesia akan mendorong Pemerintah agar membangun perencanaan-perencanaan nasional berbasis pada tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, meminimkan ancaman kerusakan lingkungan hidup serta memulihkan sumber daya alam yang rusak”, ujar Rivani Noor, Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia.
Poros Hijau Indonesia merupakan organisasi yang didirikan oleh berbagai kalangan, baik dari unsur peneliti, penggiat organisasi keagamaan, penggiat lingkungan hidup, seniman dan lainnya. Pengurus Nasional Poros Hijau Indonesia berkantor di Jakarta, dan mempunyai 27 Pengurus Daerah setingkat Provinsi.
Pada tanggal 11 September 2018, telah terbentuk Panitia Deklarasi Poros Hijau Indonesia di Jambi. “Kami menilai partisipasi warga dalam Pilpres sangat penting, dan yang tak kalah penting rakyat memilih Capres dan Cawapres yang mempunyai komitmen serta program lingkungan hidup yang kuat, bagi kami itu ada dipasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin”, tegas Feri Irawan, Ketua Panitia Deklarasi Poros Hijau Indonesia Jambi.
Dalam rapat tersebut dirancang persiapan Deklarasi Poros Hijau Indonesia Jambi yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 dengan mengundang berbagai macam tokoh di Provinsi Jambi, tokoh nasional, Pengurus Nasional Poros Hijau Nasional dan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin. (red)
