 |
| Perwakilan Massa Saat di DPRD Provinsi Jambi |
Newsportal.id - Petani dari beberapa kabupaten Provinsi Jambi hari ini menggelar unjuk rasa memperingati hari tani nasional ke kantor DPRD dan kantor Gubernur Jambi.
Mereka mendesak percepatan penyelesaian konflik agraria dan menuntut kepastian harga terhadap produk-produk pertanian yang dinilai masih tidak menentu.
Hal tersebut diungkap Rudiansyah, Direktur Walhi Jambi saat diterima di gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan sikap dan tuntutannya bersama sejumlah perwakilan yang turun aksi.
Menurut Rudi, Persoalan pertama konflik petani terkait dengan obyek agraria sebab ditingkat tapak masih terjadi ketimpangan lahan walaupun kebijakan secara nasional ada ruang untuk masyarakat namun hal itu menurutnya masih belum menyentuh problem di masyarakat.
"Kalo bicara sistem itu bisa saja terjadi dan dikelola dengan baik sehingga yang menjadi subyek utama dalam problem ini bisa di selesaikan," ujarnya saat menyampaikan pendapat.
Rudi juga menyinggung soal kepastian harga terhadap hasil komuditas pertanian seperti sawit, karet, pinang dan sebagainya yang menjadi sumber ekonomi petani lantaran harga ditingkat petani kerap tidak menentu.
"Kehidupan sehari-hari petani itukan tergantung dari komuditi yang mereka jual jadi itu yang harusnya bersama-sama untuk diatasi."paparnya menambahkan.
Kemudian Direktur Walhi Jambi ini menyindir metode kerja anggota dewan dan perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut bagaimana memfasilitasi percepatan penyelesaian masalah terkait dengan agraria ini.
"Kita berharap anggota dewan maupun kepala dinas jangan diruangan saja tapi langsunglah menyentuh ke petaninya"
Sebagaimana pers rilisnya unjuk rasa hari ini dihadiri langsung sekitar 500an masyarakat dari 30 desa yang tersebar di kabupaten Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab timur dan Tanjab Barat yang disebut Aliansi Petani Jambi Berdaulat (APJB).
Di Jambi sendiri penguasaan tanah oleh kelompok industri sudah merebak dalam izin konsesi baik itu untuk industri perkebunan sawit, pertambangan maupun hutan tanaman industri (HTI).
"Sekitar 884 ribu hektar sudah menjadi izin HTI dan 1.2 juta hektar untuk perkebunan sawit kemudian ditambah dengan pertambangan seluas 735 ribu hektar," ungkap Abdullah, koordinator lapangan aksi unjuk rasa.
Irmansyah, selaku kordum aksi mengatakan bahwa ketimpangan penguasaan sumber daya alam di Provinsi Jambi tak terlepas dari hadirnya kelompok industri tersebut yg kerap menyebabkan konflik dan kerusakan lingkungan yang kemudian berefek samping terhadap situasi dan harga komoditi pertanian rakyat.
"Makanya di momentum hari tani ini kami mendesak agar pemerintah provinsi segera membentuk kelompok kerja (Pokja) yang di ketuai langsung oleh Gubernur dengan melibatkan Serikat tani, Ngo, Mahasiswa dan para petani dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria ini," pungkasnya.
Sebagai informasi aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari tani 2018 Jambi ini di ikuti oleh beberapa organisasi dan masyarakat diantaranya Walhi Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Serikat Tani Tebo (STT), Perkumpulan Hijau (PH), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Serikat Petani Batanghari (SPB), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jambi, Serikat Tani Bersatu (STB) Tanjabbar, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), GRINDSICK, Beranda Perempuan, AGRA Jambi, INSPERA, BEM UNJA, FMN JAMBI, Mapala UIN Jambi, dan Mapala Caldera UNJA (Red)
