-->

Iklan

Iklan

Dewan Muarojambi Ancam Gunakan Hak Angket

NEWSPORTAL.ID
Selasa, 23 Juli 2019, Juli 23, 2019 WIB Last Updated 2019-07-25T01:57:32Z

NEWSPORTAL.id, MUAROJAMBI - Anggota DPRD Muarojambi Kamaludin Havis menilai saat ini Kabupaten Muarojambi mengalami kemunduran. Ini disampaikan saat Rapat Kerja penyampaian pandangan umum fraksi PPP-Hanura terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD TA 2019.

"Bukan semakin maju tapi justru mengalami kemunduran," kata Havis.

Dikatakannya, ada beberapa poin yang mengindikasikan Muarojambi mengalami kemunduran setiap tahunnya. Di antaranya, hingga akhir bulan Juli ini, realisasi pembangunan fisik masih minim

"Hingga akhir serapan anggaran khususnya realisasi pembangunan fisik tidak ada. Padahal ini sudah lewat semester kedua,"ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Havis, bantuan  kepada kelompok juga tidak terealisasi alias mandek gegara setiap proposal bantuan yang diajukan harus atas persetujuan Bupati. Fraksi PPP-Hanura pun meminta hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Muarojambi. Dia juga meminta Pemkab Muarojambi melakuakan evaluasi berdasarkan Standart Pelayanan Minimum (SPM).

"Pak Sekda tolong disampaikan ke pucuk pimpinan tertinggi agar ini dievaluasi.  Apakah SDM nya atau atau Regulasinya yang perlu dibenahi," kata Havis.

Jika permintaan ini tidak digubris, Dewan Muarojambi menyebut bisa saja menggunakan hak istimewa mereka untuk mengatasi persoalan ini. Terutama terkait serapan realisasi anggaran fisik yang saat ini masih minim. 

"Jika di akhir APBD Realisasi belanja proyek dan belanja modal tidak tercapai 55 persen, kita akan mengajukan untuk menggunakan hak angket," ungkap Havis.

Terkait hal ini, Sekda Muarojambi Moh. Fadhil Arief menyebut akan memberikan jawaban terhadap kritik dan saran yang disampaikan Dewan dalam pandangan umum fraksi saat rapat kerja berikutnya esok Rabu (24/7/19). 

"Apa yang disampaikan tentu akan menjadi perhatian kita dan ini akan kita tanggapi dalam rapat kerja esok," kata Sekda.

Terkait serapan anggaran khususnya di sektor fisik yang masih minim, Sekda bilang serapan anggaran fisik ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Jika serapan lamban maka akan berpengaruh pada faktor pertumbuhan ekonomi di Muarojambi.

"Ini juga jadi perhatian kita dan akan kita laporkan ke Bupati. Untuk OPD kami terus ingatkan dan mudah-mudahan ada perbaikan secara berkala dari OPD," pungkasnya. (zan)
Komentar

Tampilkan

Terkini