Pemerintah Kabupaten Muarojambi menganggarkan APBD Kabupaten Muaro Jambi untuk mendaftarkan masyarakat tidak mampu kedalam program JKN-KIS.
Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Muarojambi sejumlah 19.000 jiwa kepada BPJS Kesehatan. Namun, realisasi dari kartu Jamkesda ini sepertinya menjadi kisruh di lapangan, menginggat sampai dengan saat ini sejumlah masyarakat belum menerima kartu tersebut.
Bahkan informasi yang beredar di lapangan, di duga kartu bantuan jaminan kesehatan tersebut di perjual belikan oleh oknum. Terhadap hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Muarojambi menyebutkan bahwa mengenai hal tersebut pihaknya tidak mengetahui.
Hal ini disampaikan oleh Kasi penanganan Pakir Miskin di Dinsos, Majudi. Ia menyebutkan bahwa penyaluran terhadap Jamkesda tersebut secara langsung yang mendistribusikan pada pihak Kecamatan adalah Kepala Bidangnya yaitu Wawan Suprianto.
"Jamkesda 2019 ini dengan jumlah tersebut teknisnya itu ke kecamatan, mengingat kalo ke desa itu jarak tempuh, jadi itu yang membangikan itu pak kabid, itu langsung ke kecamatan,"ujarnya.
Namun, Majudi tidak bisa memastikan apakah Jamkesda tersebut telah tersalurkan ke semua kecamatan. Hal ini lantaran, dikatakan olehnya bahwa secara khusus penyaluran di lakukan oleh Kepala Bidangnya, sementara di Dinsos sendiri tidak ada satupun kartu Jamkesda di sana.
"Pada prinsipnya kami dinsos memberikan perkecamatan tidak ke desa. Jadi perpanjangan kita di kecamatan, kami dinsos sebatas ke kecamatan. Khusus kartu ini yang ngurus dan realisasinya pak kabid,"terangnya.
Saat di tanya lebih lanjut, dirinya yang memiliki posisi sebagai Kasi yang tentuny bisa di libatkan dalam penyaluran ke Kecamatan, Ia menyebutkan bahwa dirinya hanya melakukan proses administrasi. Bahkan untuk realisasi ini, dirinya juga telah memberikan warning kepada Kepala Bidangnya.
"Kalo untuk adm pengurusan jamkesda itu saya, tapi kalo penyaluran saya tidak di libatkan, saya juga tidak tau kenapa tidak di libatkan. Saya selalu berkomunikasi dan penekanan kami ke kabid agar ini diserahkan pada kecamatan, di luar konteks itu saya tidak tau,"kilahnya. (vov)
