NEWSPORTAL.id, Muarojambi -
Sejumlah masyarakat mendukung terhadap pembangunan jalur dua sengeti yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muarojambi. Namun memang terkait dengan pembebasan lahan menjadi hal utama yang masih di perhitungkan oleh masyarakat.
Seperti diungkapkan oleh Ari, Warga Desa Berembang. Ia menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat sangat mensuport terhadap pembangunan jalur dua sengeti. Namun, Ia meminta kepada Pemkab untuk dapat memberikan ganti rugi terhadap lahan atau bangunan yang akan terkena dampak pembangunan jalan tersebut.
"Setau saya rencana jalur dua itu masyarakat setuju. Tapi harus ada ganti rugi, Karena banyak bangunan yang kena. Tapi selama ini kami tau, kalo tanah itu tidak di ganti rugi, mungkin itu yang membuat masyarakat tidak setuju," ucapnya.
Lebih lanjut, terhadap pembangunan jalur dua sengeti ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi jalur sengeti memang merupakan jalur lintas. Jika memang tidak ada ganti rugi, kata Ari pihaknya merasa rugi, jika hanya melepaskannya saja.
"Kami merasa rugi kalau tanah ataupun bangunan kami tidak sesuai dengan ganti ruginya, namanya ganti rugi. Walaupun diganti pasti masih rugi. Kami setuju nianlah karena akan mengurangi kecelakaan dan nilai jual tanah kami juga otomatis menjadi naik dan mahal,"terangnya.
"Sosialisasi ada tapi dalam sosialisasi tidak ada ketentuan jumlah bayaran ganti rugi, jadi masyarakat memang kalo tidak ada ganti rugi tidak akan mau kasih,"tegasnya.
Hal senada juga disebutkan oleh Vivi, Warga Sekerna, bahwa selama ini tidak ada kejelasan terhadap ganti rugi. Apakah bangunan toko akan sama dengan ganti rugi bangunan rumah, inilah yang menjadi persoalan dikalangan masyarakat.
"Kami sebenarnya mendukung, tapi kalo masalah ganti rugi tetap kita pertanyakan. Kalo lahan tidak diganti rugi mungkin sebagian ada yang mau, intinya lebih kepada kejelasan ganti rugi,"katanya.
Sementara itu, Vivi berharap pembangunan jalur dua ini bisa terealisasi, karena ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat kedepannya. Namun memang pemerintah harus memperhitungkan terhadap ganti rugi di masyarakat yang terdampak.
"Kita berharapnya tetap dibangun, tapi pemerintah harus mengusahakan biaya ganti rugi," pungkasnya.(zan)
