NEWSPORTAL.id, Muarojambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muarojambi menggelar rapat paripurna pada selasa 23/06 sore dalam rangka Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Muarojambi Tahun 2019.
Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muarojambi Yuli Setia Bakti Didampingi Wakil Kerua II Ahmad Haikal dan dihadiri oleh Bupati Hj. Masnah Busro.SE.
Dalam sampaian Rekomendasi Dari Fraksi Fraksi DPRD Muarojambi hampir seluruhnya banyak menyampaikan berbagai kritikan terkait kegiatan yang dilakukan selama tahun 2019 dan juga serapan anggarannya.
Seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang disampikan oleh juru bicaranya Baijuri menyampaikan, Bahwa Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2019 Terjadi pelanggaran Administrasi karena tidak sesuai dengan jadwal.
" Jelas Didalam aturan Bahwa, LKPJ itu Disampaikan Harusnya paling lambat Bulan April setiap tahunnya, namun nyatanya LKPJ Baru dilaporkan oleh Bupati Pada Awal Juni Lalu, Karnanya Fraksi PDI merekomendasikan agar LKPJ kedepannya dilaporkan tepat waktu," Sebut Baijuri dalam pandangan Fraksinya.
Selain merekomendasikan hal itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan kegiatan pembangunan Fisik Dinas PUPR yang banyak mereka temukan dilapangan sudah banyak yang rusak dan tidak sesuai spesifikasinya.
" Jadi Kita Harapkan kedepannya, agar pekerjaan pekerjaan Fisik dapat memperhatikan Kualitas jangan hanya mengejar Kuantitas saja," Sebutnya.
Hal senada Juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, Juru Bicara Fraksi Demokrat Sukarman Bontet menyampiakan beberapa pekerjaan fisik yang dianggap tak sesuai aturan diantaranya ialah Pembangunan Rigid beton di Desa Lopak alai yang telah rusak, di tangkit juga ditemukan rabat beton yang baru 6 bulan telah rusak.
" Berdasarkan Prospek kami dilapangan juga ditemukan beberapa pekerjaan seperti jalan di dekat RSU Sumgai Gelam juga telah rusak berupa tanah yang turun karena saat dibangun tidak padat, kami berharap Dinas PU PR harud melakukan evaluasi atas pekerjaan ini," Sebut sukarman bontet.
Sementara Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Drs. Ulil Amri. SE.ME mengatakan setelah mempelajari LKPJ Bupati 2019 didapati banyak data yang tidak akurat dan kurang update sebagai data untuk kebutuhan sebuah laporan dan tidak menggambarkan kondisi objektif dilapangan, dan tidak semua OPD yang menyampaikan data dengan lengkap.
" Data laporan banyak yamg tidak sesuai, salah satu contohnya data tingkat kepadatan penduduk kecamatan Kumpeh memiliki kepadatan tertinggi dengan jumlah penduduk 23.322 jiwa dengan luas wilayah 1658,93 Km persegi. Padahal kita jaluko itu jauh lebih padat yang jumlah penduduknya hampir 61 Ribu juta lebih," Sebut Ulil Amri.
Lanjutnya, atas Analisis tersebut Fraksi PAN merekomendasikan agar pemerintah daerah dalam menyusun LKPJ Bupati Harus memiliki data yang akurat, Update terukur dan lengkap sehingga mudah dianalisa dan diambil kesimpulan.
Sementara itu Bupati Muarojambi Hj. Masnah Busro. SE dalam sambutannya menyampaikan terkait saran dan kritikan serta masukan yang diaampaikan oleh anggota dewan melalui juru bicara Fraksi masing masing, akan.menjadi bahan perbaikan dimasa akan datang.
" Saya berterimakasih sekali kepada para anggota dewan yang telah menyampaikan baik saran kritikan maupun masukan nya, kedepan saya akan perbaiki ini, dan instansi yang menjadi catatan dewan nanti akan saya evaluasi lagi,"pungkasnya. (zan)
