Oleh: Sarinah (Komunitas literasi Islam Bungo)
Direktur utama PT Permodalan Nasional Madani(PNM) Arief mulyadi mengatakan, pihaknya optimis dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Sebab sebesar 47 persen masyarakat miskin di Indonesia yang telah keluar dari status tersebut kebanyakan mendapat bantuan modal dari PNM untuk membangun usaha.
"Pak menko PMK sudah membuktikan sendri, yang sudah beliau kunjungi itu purbalingga, wonosobo yang bareng-bareng dengan kami, di jawa timur lalu di kaliman Barat," ucapnya di temui Jakarta, Sabtu (27/5/2023).
"Ternyata dari total masyarakat miskin ekstrem yang beliau kunjungi, itu contoh di jawa tengah, hanya 11 persen yang sedang menerima bantuan program pemerintah. Setelah dicacah 47 persen adalah nasabah makar.
Jadi kami insyaa Allah menjadi akselator untuk percepatan pengurangan kemiskinan," lanjut Arief.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem, PNM mengintregrasikan data dengan Kemenko PMK agar teridentifikasi masyarakat yang perlu diberikan bantuan modal usaha.
Dari intagritas tersebut terdapat 12 juta masyarakat miskin dan beberapa merupakan nasabah PNM.
Arief optimis akan mendorong nasabah tersebut untuk lebih sejahtera dan keluar dari status kemiskinan.
"Sudah terlihat beberapa hasil dari belum 14,5 juta sih, karena kan bertahap juga itu.
Sekitar 12 juta sudah teridentifikasi.
Memang nasabah kami adalah nasabah-nasabah yang ada di bawah desil 5.
Jadi dibawah garis rentan dan miskin," ucapnya.
Arief, mengatakan bahwa PNM tidak hanya berupaya menjangakau lebih banyak nasabah baru, melainkan juga menjaga masyarakat yang telah bergabung menjadi nasabah saat ini.
PNM menargetkan 16 juta nasabah aktif sebesar Rp 75 triliun hingga akhir2023.
Per april 2023, total penyaluran pembiayaan PNM sudah mencapai Rp 24,1 triliun.
Semtara disepajang tahun 2022 lalu, pelerseroan mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 64,1 triliun.
Arif menambahkan, selama ini PNM lebih fokus mendanai masyarakat yang membuka usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) namun juga tidak menutup kemungkinan memperbnyak penyaluran modal ke perusahaan rintisan (startup)
UMKM bukan hanya butuh modal usaha, melainkan kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan berkeadilan. Hanya saja, semua itu mustahil bisa diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang justru senantiasa menciptakan kesenjangan.
Industri besar hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 3 pesen, dan menyumbangkan PBD jauh lebih kecil dari UMKM.
Artinya, berdasarkan hal tersebut, seharusnya perhatian penuh diberikan kepada UMKM , bukan malah pada perusahaan besar.
Selain berjasa menyerap lapangan kerja, UMKM pun menjadi sumber keuangan negara.
Ironisnya fakta berbicara lain, justru industri besar lah yang terlihat lebih diperhatikan.
Misal masalah pendanaan usaha.
Jumlah suntikkan dana bagi rakyat kecil tidak sebanding dengan industri besar.
Lihat saja saat Sri Mulyani menyuntikkan dana dengan mudahnya sebesar Rp 106,8 triliun pada empat BUMN awal 2023.
Bandingkan dengan rencana suntikkan dana untuk UMKM yang hanya Rp 75 triliun untuk16 juta nasabah.
Jika dibagi rata, tiap orang hanya mendapat tidak lebih dari 5 juta.
Ekosistem usah disebut tidak mendukung UMKM , selain karena akses modal yang terbatas, akses bahan baku pun dikuasai segalintir pihak.
Bgitu pula harga bahan-bahan baku terus merangkak naik.
Pelaku UMKM tidak akan mungkin bisa mendapatkan bahan baku murah.
Bayangkan pembisnis dengan modal Rp 5 juta jelas tidak akan mampu bersaing harga dengan pembisnis yang memiliki modal triliunan rupiah.
Kebijakan UMKM ini kebanyakan tidak memuaskan rakyat miskin karena Kebanyakan kebijakan UMKM ini yang dapat adalah orang yang berkatagori mampu, dan kebijakan ini tidak bisa dijadikan solusi tuntas atas kemiskinan.
Faktanya, kemiskinan yang terjadi bersifat sistematis, mulai dari ekosistem usaha yang buruk ( akses modal dan bahan baku), hingga kebijakan yang tidak pro rakyat miskin.
Islam mengatasi kemiskinan
Persoalan ekosistem usaha yang buruk dan kebijakan yang tidak pro rakyat, tidak akan ditemui dalam sistem ekonomi islam.
Sistem ekonomi islam berbasis pada kemaslahatan umat dan tidak pernah keluar dari batasan syariat.
Islam memiliki cara untuk memudahkan UMKM untuk bisa mengakses modal, sebab negara memiliki pos untuk itu.
Negara bisa langsung memberikan dana usaha/pinjaman tanpa meknisme riba.
Kekuatan baitul mal dan kebijakan yang independen, menjadikan fokus pemerintah pada kemaslahatan umat.
Islam juga memiliki mekanisme non ekonomi dalam mengatasi kemiskinan , salah satunya pengeluaran zakat.
Negara menjamin kebutuhan pokok rakyatnya dan iklim usah yang berkeadilan menjadikan umat mudah bangkit dari kemiskinan dan hidup dalam kesejahteraan.
Oleh karena itu , bersegelalah menerapkan syariat islam secara kaffah dalam bingkai daulah adalah solusi tuntas mengatasi kemiskinan. Insya Allah umat akan kembali hidup sejahtera.
Allahuallam bisawwab.
