NEWSPORTAL.id - Pengelolaan Dana Alokasi Fisik (DAK) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi mendapat sorotan tajam dari aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Jambi, Jumat, 5 Juli 2024.
Alokasi anggaran DAK pada salah satu sekolah yakni SMK 3 Kota Jambi yang disinyalir telah menabrak sejumlah regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Parahnya lagi dana sebesar Rp10.525.200.000 itu diduga sarat akan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penggunaanya.
Kadis Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsurizal dan Kabid SMK Zet Herman sebagai pihak yang bertangungjawab dalam pengelolaan anggaran itu pun didesak oleh aliansi GMNI dan LMND Jambi agar segera diperiksa oleh Kejati Jambi.
"Panggil dan periksa Kadis Pendidikan dan Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi," kata Tulus Lumbantoruan, perwakilan massa aksi GMNI dalam orasinya.
Tulus pun mengungkap bahwa berdasarkan sejumlah temuan lapangan dan juga data arsip terkait proyek DAK pada SMK 3 Kota Jambi itu patut diduga Kabid SMK Disdik Provinsi Jambi dan Kadisdik Provinsi Jambi telah mengakali sejumlah regulasi agar duit DAK tersebut dapat dikucurkan 100 persen.
Bayangkan proyek DAK SMK 3 yang terbagi dalam 7 paket pekerjaan sudah dicairkan 100 persen pada Desember 2023 lalu dengan klaim pekerjaan fisik sudah tuntas.
Namun temuan lapangan berbicara lain, paket pekerjaaan tersebut sebenarnya masih belum rampung, progres fisik baru mencapai sekitar 70%. Dan anehnya lagi persoalan ini tidak tercantum dalam laporan audit hasil pemeriksaan BPK.
"Pencairan tahap 2 sudah dilakukan padahal temuan lapangan kita, progres pekerjaan masih belum rampung. Nah atas dasar apa Kadisdik Provinsi Jambi dan Kabid SMK berani mencairkan penuh dana DAK tersebut? Kami menduga ada kongkalingkong dibalik ini semua," kata dia.
Setelah beberapa saat menyampaikan aspirasi di depan gedung Kejati, perwakilan massa aksi diterima oleh Kasipenkum Kejati Jambi Noly Wijaya.
Kepada Kasi Penkum perwakilan massa aksi pun membongkar sejumlah borok pengelolaan DAK Diadik Provinsi Jambi TA 2023 itu.
Sementara itu Kasi Penkum Noly Wijaya dalam pertemuannya dengan pihak GMNI dan LMND menyampaikan bahwa laporan diterima dan akan ditindaklanjuti sebagaimana SOP yang berlaku.
"Laporan kita terima dan akan kita telaah," katanya.
Tulus pun menekankan bahwa pihaknya berharap Kejaksaan bisa mengusut tuntas kasus KKN pada lingkup Disdik Provinsi Jambi yang melibatkan duit miliaran rupiah itu.
"Hari ini kita sudah buat laporan resmi, kita mendesak Kejati Jambi untuk segera melakukan penyelidikan untuk memastikan dana yang dicairkan digunakan semestinya sebagaimana peraturan yang berlaku. Kita juga bersedia membantu Kejati Jambi untuk keperluan data-data terkait masalah ini," katanya.***
