Dipimpin langsung Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko.Sidak Ke Areal HGU PT Tebo Indah
Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, S.H., bersama Wakil Ketua I, Ikhsanudin, S.P., Wakil Ketua II, Sahendra.dan Ketua serta anggota Komisi II DPRD Tebo. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait keberadaan perusahaan perkebunan sawit tersebut.
Saat sidak, masyarakat menyampaikan keluhan mulai dari persoalan batas lahan, dampak lingkungan, hingga akses yang terganggu akibat HGU PT Tebo Indah.
“Sama sekali tidak ada manfaat PT Tebo Indah bagi kami. Justru hanya membuat kami sengsara,” tegas Husin, warga Dusun Penampuan, Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah.
Husin menuturkan, keluarganya sudah turun-temurun tinggal di wilayah tersebut, namun tiba-tiba mendapati lahan dan rumahnya masuk dalam kawasan HGU.
Akibatnya, dia dan masyarakat lainnya tidak bisa mengurus sertifikat tanah.Keluhan serupa juga datang dari Ustaz Azis, yang menyoroti fasilitas umum ikut terdampak.
“Ada masjid separuh masuk HGU, separuh lagi tidak. Begitu juga pesantren dan kebun warga. Kami bingung kok bisa seperti itu,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, menegaskan bahwa sidak merupakan bentuk tanggung jawab mereka sebag wakil rakyat dalam mengawal kepentingan rakyat.
“Setelah sidak ini, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi, lalu segera menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat). Aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan, apalagi menyangkut hajat hidup banyak orang,” tegas Khalis.
Sementara itu, dari hasil peninjauan, DPRD menemukan ratusan hektar lahan HGU yang telantar serta lahan yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal. Kondisi ini semakin memperkuat keluhan petani yang meminta kemitraan dengan PT Tebo Indah dibatalkan.
Petani di 10 desa menyebut hasil bagi yang diterima dari perusahaan sangat kecil, yakni sekitar Rp200 ribu per hektar per bulan. Selain itu, ada lahan yang sudah dimitrakan tetapi tidak dikelola sama sekali oleh perusahaan. Bahkan, sebagian warga mendapati lahannya masuk dalam HGU meski tidak pernah bermitra.
Keluhan inilah yang akhirnya mendorong DPRD Tebo turun langsung ke lapangan, sebagaimana kesepakatan dalam RDP Komisi II DPRD Tebo beberapa waktu lalu.(fr)
Posting Komentar