Kompolnas: Kedudukan Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat
JAMBI – Di tengah bergulirnya agenda reformasi kepolisian, muncul kembali perbincangan terkait posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagian pihak mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian, sementara pandangan lain menilai Polri sebaiknya tetap langsung berada di bawah Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang paling tepat. Hal itu disampaikan Komisioner Kompolnas Choirul Anam kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).
Menurut Anam, kekhawatiran terhadap potensi intervensi politik dalam kerja kepolisian justru tidak akan terjawab jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia menilai kementerian lebih rentan terhadap pengaruh kepentingan politik.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden itu yang paling ideal. Apalagi kalau diskusinya soal intervensi politik. Kalau di bawah kementerian, potensi intervensinya justru lebih besar,” ujarnya.
Anam juga menanggapi perbandingan dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Ia menegaskan bahwa Polri dan TNI memiliki karakter, fungsi, serta prinsip dasar yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan.
Ia menjelaskan, urusan pertahanan negara merupakan kewenangan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI, sehingga perencanaan dan pengerahan kekuatan pertahanan berada di bawah Kementerian Pertahanan. Sementara itu, kepolisian memiliki fungsi sipil dengan pendekatan yang berbeda.
Lebih lanjut, Anam menilai bahwa masyarakat saat ini merindukan kehadiran polisi yang profesional dan humanis. Menurutnya, hal tersebut tidak akan terwujud hanya dengan memindahkan posisi kelembagaan Polri.
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana tata kelola Polri diperbaiki. Pengawasan harus diperkuat agar kepolisian semakin profesional dan dipercaya publik,” tegasnya.
Ia pun menekankan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi di tubuh Polri. Penguatan pengawasan dinilai menjadi kunci utama untuk mendorong reformasi kepolisian agar berjalan lebih efektif.***
Posting Komentar