Fraksi PKB Setujui LKPJ Bupati Tebo 2025 dengan Sejumlah Catatan Penting

Table of Contents

NewPortal.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menyampaikan pendapat akhir terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Tebo, 13 April 2026.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB pada prinsipnya menyatakan dapat menyetujui LKPJ Bupati Tebo Tahun 2025, namun dengan sejumlah catatan strategis yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.

Juru bicara Fraksi PKB  Tebo, Imam Syafi’i, SPt, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut diiringi dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Tebo dapat meningkatkan kinerja serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dorongan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun peraturan daerah (Perda) yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata serta umpan balik positif bagi pembangunan daerah.

Selain itu, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pemerintah diminta untuk memberikan pendidikan dan pelatihan teknis kepada ASN, termasuk mendorong pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna memperkuat penegakan peraturan daerah.

Di sektor lingkungan dan kebersihan, Fraksi PKB memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah, terutama di wilayah Kecamatan Tebo Tengah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan lebih optimal dalam menangani persoalan sampah serta meningkatkan perawatan taman dan ruang terbuka hijau yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya pengaspalan jalan yang menghubungkan Jalan Amarta di Desa Purwoharjo hingga Jalan Keruing di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang mobilitas dan perekonomian masyarakat setempat.

Menutup pandangan akhirnya, Fraksi PKB berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius Bupati Tebo dan jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan ke depan.

“Harapan kami, LKPJ ini tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi benar-benar mampu menjawab berbagai kebutuhan, tantangan, serta kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini maupun di masa mendatang,” demikian disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.***