Warga Sorot DPRD Tebo: Kerja Biasa Saja, Anggaran Perjalanan Dinas Rp16,4 Miliar Dinilai Tak Masuk Akal

Table of Contents

Fhoto: Romy Faisal melontarkan kritik keras atas anggaran perjalanan dinas DPRD Tebo yang mencapai Rp16,4 miliar.

NewsPortal.ID - Sorotan terhadap anggaran perjalanan dinas DPRD Tebo tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp16,4 miliar semakin menguat. Sejumlah kalangan, termasuk aktivis, menilai besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan hasil kerja yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Aktivis Tebo, Romy Faisal, secara tegas mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut yang didominasi kegiatan perjalanan, koordinasi, dan konsultasi melalui skema swakelola.

“Rp16,4 miliar itu bukan angka kecil. Publik berhak tahu, hasil konkretnya apa. Jangan sampai ini hanya habis untuk rutinitas perjalanan tanpa dampak nyata,” tegasnya.

Ia menyoroti lebih dari Rp10,1 miliar digunakan untuk koordinasi dan konsultasi, ditambah Rp3 miliar untuk fasilitasi pimpinan dan lebih dari Rp2,3 miliar untuk rapat koordinasi. Menurutnya, komposisi ini menunjukkan anggaran berputar pada aktivitas yang sama tanpa ukuran hasil yang jelas.

“Kalau tidak ada output yang terukur, ini bukan sekadar pemborosan, ini bisa dianggap bentuk penghamburan uang rakyat. Di tengah tuntutan efisiensi, ini sangat tidak sensitif,” ujarnya.

Romy juga menyinggung kondisi nyata di lapangan yang masih jauh dari harapan. Infrastruktur jalan di berbagai wilayah masih banyak yang rusak, sementara konflik antara masyarakat dengan perusahaan kerap terjadi dan belum tertangani secara tuntas.

“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya DPRD hadir menyelesaikan persoalan, baik infrastruktur maupun konflik masyarakat dengan perusahaan. Tapi yang dirasakan warga, persoalan itu masih jalan di tempat,” katanya.

Ia bahkan menilai terdapat ketimpangan yang mencolok antara besarnya anggaran dan kinerja yang terlihat.

“Faktanya, masyarakat melihat kerja DPR masih biasa saja, tapi penggunaan anggarannya luar biasa. Ini yang memicu kekecewaan publik,” tegasnya lagi.

Menurutnya, DPRD tidak bisa lagi menghindar dari tuntutan transparansi. Setiap penggunaan anggaran, terutama perjalanan dinas berbasis swakelola, harus dibuka secara rinci kepada masyarakat.

“Ini uang rakyat. DPRD wajib menjelaskan secara terang. siapa yang berangkat, ke mana, berapa kali, dan apa hasilnya. Kalau tidak, wajar publik menilai ini sebagai pemborosan yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Romy juga mengingatkan agar DPRD memiliki empati terhadap kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan persoalan dasar.

“Jangan sampai terkesan sibuk bepergian, sementara rakyat berhadapan dengan jalan rusak dan konflik yang tak kunjung selesai. Anggaran besar harus sejalan dengan tanggung jawab besar,” tutupnya.***