Pemkab Tebo Bahas Kelayakan Lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi
NewsPortal.ID - Bupati Tebo memimpin Focus Group Discussion (FGD) Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Calon Lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Rabu (13/5/2026), di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Tebo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait verifikasi dan validasi lapangan calon lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kabupaten Tebo.
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Nasril Syahrial, wakil bupati tebo Nazar Efendi bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Bappeda, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfo, serta pihak Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tebo dan Anggota DPRD tebo.
Dalam arahannya, Bupati Tebo menjelaskan terdapat dua pola yang disiapkan dalam pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, yakni pembangunan baru maupun pola konsolidasi dengan sekolah yang sudah ada.
Menurut Bupati, standar kelayakan lokasi pembangunan SNT idealnya membutuhkan lahan minimal 20 hingga 25 hektare. Saat ini, lahan yang telah bersertifikat baru mencapai sekitar 14,8 hektare, sementara sekitar 8 hektare lainnya masih dalam proses pengecekan status oleh pihak BPN Kabupaten Tebo.
Selain itu, tim juga masih melakukan verifikasi terhadap sejumlah lahan alternatif lainnya yang statusnya masih menunggu hasil pengecekan lokasi dan administrasi pertanahan dari BPN.
Bupati menambahkan, apabila luas lahan kosong tidak mencukupi standar minimal 20 hektare, maka akan diterapkan pola konsolidasi dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada di sekitar lokasi, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Dengan opsi konsolidasi tersebut, kebutuhan lahan diperkirakan cukup ada sekitar 22 hektare.
Meski demikian, Bupati memastikan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Tebo tetap akan dilanjutkan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan terpadu di daerah.***
Posting Komentar