ORIK Bawa Persoalan Tambang Emas Ilegal ke Cek Endra, WPR Diusulkan untuk Tebo

NEWSPORTAL.id – Mencari jalan keluar atas maraknya penambangan emas ilegal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPR RI, Cek Endra. 

Salah satu usulan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Pertemuan berlangsung saat Cek Endra melaksanakan reses di Kabupaten Tebo, Kamis (15/10/2026). Ketua ORIK, Ahmad Firdaus, bersama jajaran pengurus memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Menurut ORIK, persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak bisa dipandang sebagai masalah penegakan hukum semata. 

Di balik maraknya aktivitas tersebut, terdapat persoalan ekonomi masyarakat, ancaman terhadap lingkungan, hingga potensi munculnya konflik sosial.

Ahmad Firdaus mengungkapkan, kegiatan PETI kini telah menjangkau hampir seluruh desa di Kabupaten Tebo. 

Luasnya penyebaran aktivitas tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sebagian masyarakat sudah menjadikannya sebagai sumber penghasilan.

“Untuk aktivitas PETI saat ini, hampir seluruh desa di wilayah Kabupaten Tebo. Dan ini sudah menjadi mata pencarian masyarakat,” ujar Firdaus saat menyampaikan persoalan itu kepada Cek Endra.

Ia berpandangan, penanganan PETI perlu disertai alternatif yang dapat mengakomodasi persoalan mata pencarian masyarakat, tanpa mengabaikan aturan hukum dan kelestarian alam.

“Karena ini tidak mungkin lagi bisa diberantas karena sudah menjadi mata pencarian,” katanya.

Firdaus kemudian mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap pembentukan WPR di Kabupaten Tebo. 

Menurutnya, upaya tersebut perlu dibahas sebagai salah satu alternatif untuk menata kegiatan pertambangan rakyat melalui mekanisme perizinan yang sah.

Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya berlangsung di daratan. Kawasan sungai turut menjadi lokasi penambangan, sehingga persoalan yang dihadapi semakin kompleks.

“Kalau sekarang bukan saja PETI darat, tapi PETI sungai juga sangat marak,” ungkapnya.

Dampak yang dikhawatirkan ORIK tidak hanya berkaitan dengan kerusakan alam. Aktivitas PETI juga dinilai dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat, termasuk perselisihan antarwarga dan konflik antardesa.

Karena itu, Firdaus berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui dukungan dan koordinasi dengan kementerian terkait.

“Jadi kami minta kepada Bapak untuk membantu mendorong Tebo memiliki WPR,” tegasnya.

Kementerian Diharapkan Turun Sosialisasi

Menanggapi penyampaian ORIK, Cek Endra menyebut persoalan PETI bukan hanya menjadi tantangan Kabupaten Tebo. Permasalahan serupa juga ditemukan di daerah lain, sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih luas.

“Ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Tebo, tapi juga terjadi di kabupaten lain,” kata Cek Endra.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar itu menyatakan akan mendorong keterlibatan kementerian terkait untuk membahas persoalan tersebut. 

Sosialisasi di Kabupaten Tebo direncanakan menjadi langkah awal agar masyarakat dan pihak terkait memperoleh pemahaman mengenai opsi penyelesaian yang dapat ditempuh.

“Secepatnya kita akan minta kementerian terkait agar mensosialisasikan ini di Tebo,” ujarnya.***