PKS Soroti Infrastruktur Tebo, Desak Perbaikan Jalan dan Pemerataan Pembangunan dalam APBD 2027
Newsportal.ID - Persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian serius Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tebo. Dalam pandangan akhir terhadap Ranperda APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2027, PKS mendesak pemerintah daerah mempercepat perbaikan jalan, meningkatkan kualitas pembangunan serta memastikan pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah desa.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tebo, Edi Hartono, S.Pd.I, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo, Senin (16/11/2026).
Fraksi PKS menilai pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan dan pelayanan publik.
Salah satu yang secara khusus disoroti adalah kondisi jalan di kawasan Mangunjayo Seberang. PKS mendorong pemerintah daerah melakukan pengerasan jalan tersebut agar akses masyarakat semakin baik dan aktivitas sehari-hari tidak terus terkendala kondisi infrastruktur.
Selain itu, PKS juga meminta perhatian terhadap jalan penghubung Desa Tirta Kencana menuju Desa Sapta Mulya. Jalan tersebut merupakan akses terdekat bagi siswa dari kedua desa untuk menuju sekolah masing-masing.
Menurut Fraksi PKS, kondisi jalan yang baik sangat penting untuk menjamin kelancaran, keamanan serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
Tak hanya pembangunan jalan, PKS turut mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi. Pasalnya, pembangunan infrastruktur harus memiliki daya tahan dan memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru mengalami kerusakan meskipun baru selesai dikerjakan.
"Jangan sampai pekerjaan infrastruktur yang baru dibangun tetapi sudah mengalami kerusakan. Pengawasan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab penyedia jasa harus diperkuat," tegas Edi Hartono.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah memperhatikan pemerataan penerangan jalan umum (PJU) serta memperluas akses air bersih sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.
Di luar persoalan infrastruktur, PKS turut menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap APBD 2027, di antaranya kekurangan anggaran obat-obatan di 20 puskesmas sekitar Rp7 miliar dari total kebutuhan Rp14 miliar, peningkatan kapasitas RSUD STS, serta penurunan anggaran pendidikan sekitar Rp30 miliar dan belum terpenuhinya 123 subkegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
PKS juga menyoroti ketahanan pangan, pemberdayaan BUMDes, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan stunting, persoalan sosial hingga tata kelola pemerintahan.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, persetujuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas keputusan politik di ruang paripurna. Pemerintah daerah diminta menjadikan seluruh rekomendasi fraksi sebagai bahan perhatian dan tindak lanjut dalam pelaksanaan anggaran.
Bagi PKS, pembangunan daerah harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Infrastruktur jalan yang layak, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan nyata yang tidak boleh diabaikan.
"APBD bukan sekadar angka dan janji, tetapi amanah rakyat yang harus dijaga. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," demikian penegasan Fraksi PKS dalam pandangan akhirnya.***

Posting Komentar