NEWSPORTAL.ID
- Aksi damai yang dilakukan ribuan petani dari beberapa desa terkait tuntutan mereka
terhadap percepatan pelaksanaan reforma agraria di daerah kabupaten Tanjung Barat
khususnya dalam kontek objek dan subyek SK. No.690/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2017 serta
keabsahan koperasi Kotalu, Kemarin (9/5) di kantor Gubernur Jambi, Sejumlah
perwakilan petani diterima langsung oleh Sekda Provinsi Jambi berserta dinas
terkait melalui pertemuan.
Dari pertemuan
tersebut diketahui ada beberapa catatan yang akan ditindaklanjuti sesuai notulensi
pertemuan yang diterima masyarakat.
Pertama, Segera akan dibentuk tim terpadu yang
komposisinya gabungan dari unsur pemerintah provinsi dan DPRD provinsi, Perwakilan
masyarakat serta pihak pendamping.
Kedua, Akan
dilakukan pemetaan dan cek lapangan atas kondisi lahan bersama tim yang sudah dibentuk.
Ketiga, Masyarakat
ingin mendorong perubahan terhadap subjek dari SK. No.690/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2017
Keempat, Masyarakat
mengharapkan pemberitahuan kepada Pemkab Tanjab Barat untuk tidak melakukan
intimidasi dan menjamin keamanan dan ketenangan di masyarakat.
Kelima, Mendorong
Dinas Koperasi Provinsi untuk melakukan pengecekan atas keberadaan koperasi Kotalu.
Keenam, Masyarakat
menjamin kemananan kerja tim dilapangan untuk pengumpulan dan penghimpunan data.
Ketujuh, Waktu
kerja tim akan dibicarakan lebih lanjut setelah SK Pembentukan tim telah
ditanda tangani oleh Gubernur.
“Iya, Itu hasil
pertemuan dengan perwakilan petani kemarin siang di kantor gubernur,”ujar Fiet Haryadi,
Kasubid Konflik Pemerintah dan Keamanan Kesbangol Provinsi Jambi, saat di
konfirmasi (10/50/2018).
Selain catatan
tersebut menurut Fiet perwakilan masyarakat juga sudah menerima daftar hadir
peserta yang ikut dalam pertemuan tersebut (P03)
Berita Sebelumnya :
