Newspirtal.id,Merangin – Setelah Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Merangin, keberadaan PT Kurnia Merangin Berjaya (KMB) jadi sorotan. Heboh perijinan PT KMB, begini tanggapan perusahaan.
Fahrizan Hakim, Direktur PT KMB mengatakan soal perijinan pabrik sawit yang berada di Rejosari, Pamenang itu berada di provinsi. Hal ini Ia ketahui, saat mengurus perijinan di Kabupaten Merangin awal 2022.
“Pada awalnya kita datang ke PTSP (DPMPSTP Merangin,red) untuk mengurus ijin. Waktu itu, kita ketemu pak
Ibrahim (Kepala DPMPSTP,red). Kemudian, kita mengurus dengan pak Suherman,” katanya.
Ternyata, oleh Suherman, perijinan tersebut di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. Perwakilan kemudian mengurusinya ke Jambi.
Soal kabar pembangunan pabrik mengabaikan pemerintah daerah, Izan panggilan Fahrizan mengaku sudah bertemu Bupati Merangin, Mashuri sebelum datang ke perijinan.
“Awal tahun 2022. Kita ketemu pak Mashuri,” katanya.
Secara bertahap, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) mereka lakukan. Pun demikian, terkait lingkungan hidup.
“Kita juga pelajari, ternyata izin ada di provinsi. Kita coba, ternyata benar,” katanya.
Sementara soal UKL UPL, Izan mengaku masih dalam pengurusan.
Lalu, bagaimana dengan Galian C yang berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengaku, perusahaan menunjuk suplier setempat untuk menyediakan.
Komisi III yang dikomandoi Asari Elwakas, mendorong perusahaan itu untuk memberikan sumbangsih. Setidaknya, untuk potensi Galian C.
Izan mengaku, akan membahasnya dan mendorong rekanan untuk memberikan kontribusi daerah.
Sebelumnya, PT KMB menjadi sorotan setelah membangun pabrik sawit. Perusahaan yang terafiliasin dengan PT KPAL itu, kemudian didatangi DLH Merangin hingga Komisi III DPRD Merangin.
Belakangan, Ketua DPRD Merangin, Herman Efendi meradang dengan perusahaan itu. Kemudian, Komisi I DPRD Merangin juga bakal turun.(one)
