Fraksi NasDem DPRD Tebo Terima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dengan 12 Catatan Kritis

NEWSPORTAL.ID - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tebo, Saipul Anwar, menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo, Minggu (6/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Saipul Anwar menegaskan Fraksi NasDem menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan kritis dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tebo.

"Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Tebo dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, penerimaan ini disertai dengan catatan kritis, evaluasi mendalam, dan rekomendasi tegas lintas sektor demi perbaikan tata kelola pemerintahan," tegas Saipul Anwar.

Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem adalah penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih belum tepat sasaran. Fraksi mengusulkan agar seluruh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipasangi stiker permanen berukuran besar sebagai identitas penerima bantuan.

"Kami instruksikan kepada Saudara Bupati perlu adanya pemasangan stiker permanen yang sangat besar dan jelas kepada seluruh penerima bantuan. Kami merekomendasikan ini karena fakta penyaluran BLT selalu tidak tepat sasaran, orang kaya yang selalu menerima sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan," ujar Saipul.

Fraksi NasDem juga menyoroti belum terbukanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada seluruh anggota DPRD. Menurut Fraksi, dokumen tersebut penting sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Saipul menilai Pemerintah Kabupaten Tebo belum tegas dalam mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di daerah.

"Perusahaan merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat, namun tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui CSR belum dimaksimalkan sehingga justru menjadi beban bagi daerah," katanya.

Fraksi NasDem juga meminta pemerintah mengubah paradigma penyusunan APBD agar tidak hanya berorientasi pada target dan realisasi anggaran, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Di sektor kesehatan, Fraksi NasDem memberikan kritik terhadap pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sultan Thaha yang dinilai belum sesuai peruntukan.

"BLUD seharusnya berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bukan digunakan untuk pembelian pakaian, kegiatan HUT maupun spanduk," tegas Saipul.

Fraksi juga mempertanyakan urgensi penggunaan dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk RSUD karena dinilai belum memiliki kajian mitigasi dampak jangka panjang.

"Jangan hanya fokus membangun gedung yang bagus, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap tidak mengalami peningkatan yang signifikan," ujarnya.

Dalam pandangannya, Fraksi NasDem juga menilai postur APBD Kabupaten Tebo belum sehat karena belanja pegawai masih mendominasi dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan ruang fiskal semakin sempit dan membuat daerah bergantung pada bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman.

Fraksi NasDem turut menyoroti lemahnya pengawasan internal pemerintah yang dinilai berdampak pada berbagai persoalan, mulai dari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, banyaknya sekolah rusak, kekurangan dokter di puskesmas hingga pengelolaan BLUD yang dinilai belum optimal.

Selain itu, Saipul Anwar menilai pemerintah belum mampu melakukan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masih bergantung pada sektor perkebunan, pajak, retribusi, bantuan pemerintah pusat serta pinjaman daerah.

"Daerah harus mulai belajar berinovasi agar mampu mandiri. Jangan terus mengandalkan pinjaman, bantuan keuangan maupun transfer dari pemerintah pusat tanpa memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah," tegasnya.

Menutup pandangan akhirnya, Saipul Anwar berharap seluruh catatan yang disampaikan Fraksi NasDem dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tebo dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kemandirian fiskal, serta mewujudkan pembangunan yang lebih transparan, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.***