Gerindra Minta Evaluasi PT THC, Tingkatkan PAD dan Benahi Infrastruktur dalam Pandangan Akhir APBD 2025

NEWSPORTAL.ID - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.

Meski mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tebo, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Dengan demikian, pertanggungjawaban APBD harus menjadi instrumen evaluasi yang jujur terhadap kinerja pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tebo, Karno, A.Md., saat membacakan pandangan akhir fraksi.

Dalam bidang keuangan daerah, Fraksi Gerindra menilai kondisi fiskal Kabupaten Tebo masih menghadapi tantangan serius karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil diminta lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Fraksi Gerindra meminta seluruh OPD penghasil agar tidak lagi bekerja dengan pola rutin dan administratif semata. Diperlukan terobosan, inovasi dan keberanian dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan tidak membebani masyarakat," katanya.

Gerindra juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan PT Tebo Hutama Cipta (THC) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut fraksi tersebut, kontribusi perusahaan daerah itu terhadap peningkatan PAD masih jauh dari harapan.

"PT Tebo Hutama Cipta tidak boleh hanya menjadi beban anggaran daerah tanpa memberikan manfaat ekonomi yang terukur. Kami meminta Bupati Tebo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, manajemen, kinerja direksi serta model bisnisnya," ujarnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra menilai masih banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berkembang dan belum memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa. Pemerintah daerah diminta meningkatkan pembinaan, pendampingan, serta mengevaluasi pengurus BUMDes agar diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan.

Di sektor pendidikan, Gerindra menyoroti masih adanya ketimpangan sarana dan prasarana sekolah. Program revitalisasi sekolah diminta benar-benar berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Fraksi tersebut juga mendorong peningkatan budaya literasi melalui penambahan anggaran pengadaan koleksi buku di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah.

Sementara pada sektor kesehatan, Gerindra meminta pemerintah meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di seluruh puskesmas, menjamin ketersediaan obat-obatan melalui optimalisasi dana BLUD, serta memastikan Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) tidak hanya menjadi kegiatan seremonial.

Pada bidang infrastruktur, Fraksi Gerindra menilai persoalan jalan rusak masih menjadi salah satu keluhan terbesar masyarakat Kabupaten Tebo.

"Kami meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan berumur panjang," tegasnya.

Gerindra juga menyoroti masih banyak Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang rusak maupun belum tersedia di sejumlah titik.

"Persoalan LPJU harus menjadi salah satu prioritas pembangunan sehingga manfaat APBD benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tebo," katanya.

Selain itu, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten Tebo menginventarisasi seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi tanpa memiliki kebun. Pemerintah juga diminta menindak tegas perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban kemitraan paling sedikit 20 persen dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bidang sosial, Gerindra menilai ketepatan sasaran bantuan sosial masih perlu mendapat perhatian serius. Fraksi tersebut mengusulkan pemasangan stiker identitas pada rumah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bentuk transparansi sekaligus pengawasan sosial.

Di akhir pandangan fraksinya, Gerindra menegaskan seluruh rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Tebo tidak memandang kritik sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta memastikan setiap serapan anggaran benar-benar dapat dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan," tutup Karno.***