800 Hektare Disebut Terbakar di Konsesi ABT, Ansori Desak APH Turun ke Lapangan

Ansori Hasan, Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Bungo-Tebo.

NEWSPORTAL.ID, Jambi — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, terus menjadi sorotan. Kali ini, Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Bungo-Tebo, Ansori Hasan, melontarkan kritik keras terhadap pola penanganan kebakaran di kawasan konsesi perusahaan.

Politisi Fraksi PAN itu meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) tidak sekadar duduk menunggu laporan dari pihak korporasi. 

Menurutnya, kalau ingin mengetahui kondisi sebenarnya, maka pejabat dan aparat harus turun langsung ke lokasi.

Sorotan paling tajam diarahkan kepada kawasan konsesi PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT).

Ansori menyebut informasi kebakaran di wilayah konsesi PT ABT mencapai sekitar 800 hektare, ditambah munculnya ratusan titik panas atau hotspot.

Kondisi tersebut, menurutnya, tidak cukup hanya dijawab dengan laporan perusahaan.

"Jangan hanya menerima laporan dari korporasi. Kepala daerah bersama APH harus turun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana kondisi sebenarnya. Kita ingin fakta lapangan yang menjadi dasar dalam mengambil tindakan," tegas Ansori, Sabtu (12/9/2026).

Ratusan Hotspot, APH Diminta Jangan Hanya di Atas Meja

Ansori menilai persoalan Karhutla di kawasan konsesi harus diperiksa secara langsung. Sebab, data di atas kertas belum tentu menggambarkan seluruh kondisi yang terjadi di lapangan.

PT ABT diketahui memiliki dua area konsesi yang menjadi perhatian, yakni Blok 2 di Kecamatan Pemayungan dan Blok 1 di wilayah Sumay/Suo-Suo yang juga menjadi kawasan campsite perusahaan.

Bagi Ansori, perusahaan dengan konsesi luas semestinya memiliki kemampuan pencegahan dan penanggulangan yang sebanding dengan luas wilayah yang dikelolanya.

Pertanyaannya sederhana: ketika api muncul, seberapa siap perusahaan menghadapinya?

Bukan hanya soal jumlah personel pemadam. Ketersediaan sumber air, embung, sarana pemadaman, patroli, sekat kanal hingga sistem deteksi dini juga harus jelas.

"Jangan sampai masyarakat yang berada di sekitar konsesi justru menerima dampaknya, sementara kontribusi dan upaya pencegahan di lapangan tidak sebanding dengan luas wilayah yang dikelola," ujarnya.

Bahkan Ansori mempertanyakan secara terbuka kesiapan sumber air untuk menghadapi kebakaran.

"Adakah mereka memiliki penampungan air seperti embung untuk mengatasi Karhutla jika terjadi? Itu kan standarnya," katanya.

Jangan Tunggu Asap Menebal Baru Bergerak

Ansori meminta Satgas Gakkum Karhutla tidak berhenti pada pemantauan hotspot, tetapi melakukan investigasi menyeluruh terhadap kawasan yang terbakar.

Menurutnya, pemerintah harus mengetahui secara terang apa penyebab kebakaran, berapa luas area yang terdampak, bagaimana kesiapan perusahaan, serta apakah seluruh kewajiban pencegahan telah dijalankan.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran atau ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas sesuai aturan.

"Kalau memang ditemukan pelanggaran atau perusahaan tidak mampu menjalankan kewajibannya, tentu harus ada evaluasi. Jangan sampai izin konsesi berjalan, tetapi persoalan Karhutla terus berulang setiap tahun," tegasnya.

PT ABT Bukan Satu-satunya yang Disorot

Ansori menegaskan persoalan Karhutla tidak boleh berhenti pada PT ABT. Perusahaan pemegang konsesi lainnya di Kabupaten Tebo juga harus ikut dievaluasi.

Ia menyebut PT Lestari Asri Jaya (LAJ), PT Tebo Indah dan sejumlah perusahaan lainnya perlu mendapat perhatian.

Bahkan, Ansori berencana mendorong pemanggilan perusahaan-perusahaan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Jambi.

"Kita akan meminta waktu dan memanggil langsung PT ABT serta perusahaan pemilik konsesi lainnya dalam RDP di DPRD Provinsi Jambi," katanya.

Dalam forum tersebut, perusahaan akan diminta memberikan penjelasan mengenai kondisi wilayah konsesi, langkah pencegahan, kesiapan sarana dan prasarana hingga tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi Karhutla.

Pernah RDP, Jangan Sampai Cuma Jadi Notulen

Ansori juga mengingatkan bahwa persoalan PT ABT bukan isu yang baru muncul.

Menurutnya, perusahaan tersebut sebelumnya sudah pernah mengikuti RDP di Kabupaten Tebo bersama komisi terkait.

Forum itu, kata dia, salah satunya diinisiasi Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tebo (Gemakato), yang membawa data dan fakta lapangan terkait kondisi perusahaan serta dampaknya terhadap masyarakat dan daerah.

"Ini bukan persoalan yang baru muncul hari ini. Sudah pernah dibahas melalui RDP. Data dan fakta lapangan juga pernah disampaikan oleh teman-teman Gemakato. Karena itu, persoalan ini harus ditindaklanjuti secara serius, bukan berhenti pada forum rapat saja," katanya.

Pesan Ansori cukup jelas: jangan sampai persoalan Karhutla hanya ramai ketika asap mengepul, rapat digelar, notulen dibuat, lalu semuanya kembali senyap.

Sebab musim kemarau datang setiap tahun. Ancaman Karhutla juga bukan sesuatu yang tiba-tiba.

"Karhutla itu bukan kejadian yang tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Setiap tahun kita menghadapi musim kemarau. Artinya, pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul. Sarana, personel, patroli, embung, sekat kanal dan sistem deteksi dini harus benar-benar siap," jelasnya.

Masyarakat Terpapar Asap, Negara Jangan Cuma Jadi Penonton

Ansori menegaskan, yang dipertaruhkan bukan sekadar luas lahan yang terbakar.

Ada masyarakat yang harus menghirup asap, aktivitas warga yang terganggu dan lingkungan yang terdampak.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan APH hadir dengan pemeriksaan yang transparan dan berbasis fakta lapangan.

"Yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kalau perusahaan sudah menjalankan kewajibannya, tentu harus dibuktikan dengan data dan fakta lapangan. Tetapi kalau ada kekurangan atau pelanggaran, jangan dibiarkan. Negara harus hadir dan masyarakat harus mendapatkan perlindungan," pungkas Ansori.***