Bahren Nurdin: Presiden Juga Pendidik, Soroti Etika Bahasa Pejabat Publik

Bahren Nurdin. (Dok. Istimewa)

“Menjadi intelektual berarti belajar mengendalikan pikiran sekaligus bahasa. Kita boleh berbeda pendapat sekeras apa pun. Tetapi jangan kehilangan adab dalam menyampaikannya,” tulis Bahren Nurdin,  pengamat sosial di Jambi, dalam opininya.

Pengamat sosial Bahren Nurdin menyoroti pentingnya etika berbahasa bagi pejabat publik, khususnya ketika menyampaikan kritik atau merespons perbedaan pandangan di hadapan masyarakat.

Sorotan tersebut dituangkan Bahren dalam sebuah tulisan opini berjudul “Presiden (Juga) Pendidik”. Tulisan itu lahir dari kegelisahannya sebagai pengamat sosial sekaligus pendidik terhadap penggunaan diksi dalam komunikasi publik para pemimpin.

Dalam konteks penulisan opininya, Bahren menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar dengan ungkapan “saking pintarnya jadi goblok”. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo membahas kritik yang menurutnya telah berubah menjadi tudingan fitnah.

Bahren tidak menempatkan persoalan tersebut semata-mata pada boleh atau tidaknya sebuah kata digunakan dalam percakapan sehari-hari. Menurutnya, konteks berubah ketika bahasa tersebut keluar dari seorang kepala negara dan disampaikan di ruang publik.

“Seorang intelektual tidak hanya dinilai dari seberapa tinggi ilmunya. Ia juga dinilai dari bagaimana ia berbicara, bagaimana ia berbeda pendapat, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain melalui kata-katanya,” tulis Bahren.

Ia kemudian mengaitkan posisi presiden dengan peran edukatif dalam kehidupan sosial. Menurut Bahren, presiden memang bukan guru atau dosen yang berdiri di depan kelas, tetapi ucapan dan sikap seorang presiden disaksikan oleh jutaan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja dan mahasiswa.

Karena itu, dalam pandangan Bahren, bahasa yang digunakan pemimpin memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas. Ia mempertanyakan pesan yang diterima generasi muda ketika mereka menyaksikan pejabat publik menggunakan bahasa yang dianggap kasar saat menghadapi perbedaan pendapat.

Bahren juga menyoroti perubahan lingkungan komunikasi pada era media digital. Menurutnya, sebuah pernyataan pejabat kini dapat direkam, dipotong, diunggah dan disebarkan kembali dalam hitungan menit. Akibatnya, sebuah ucapan dapat terus beredar jauh setelah acara tempat pernyataan itu disampaikan berakhir.

Meski demikian, Bahren menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan pemimpin berbicara secara kaku dalam setiap kesempatan. Menurutnya, presiden tetap manusia yang dapat bercanda, bersikap tegas, marah maupun mengkritik. Namun, ia berpandangan bahwa ketegasan tidak harus disampaikan dengan bahasa kasar dan kritik tidak harus berubah menjadi penghinaan.

Pandangan tersebut berangkat dari pesan yang sebelumnya disampaikan Bahren kepada mahasiswa baru. Ia mengatakan telah mengingatkan para mahasiswa bahwa seorang intelektual harus mampu menjaga tutur kata, termasuk ketika menghadapi perbedaan pandangan.

“Menjadi intelektual berarti belajar mengendalikan pikiran sekaligus bahasa. Kita boleh berbeda pendapat sekeras apa pun. Tetapi jangan kehilangan adab dalam menyampaikannya,” tulis Bahren dalam opininya.

Bahren kemudian memperluas pandangannya kepada seluruh pejabat publik, mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR hingga pejabat di tingkat daerah. Menurutnya, mereka semua memiliki panggung komunikasi yang dapat menjadi ruang pembelajaran sosial bagi masyarakat.

“Pejabat publik sesungguhnya memiliki panggung pendidikan yang jauh lebih besar daripada ruang kelas,” tulisnya.

Pada bagian akhir opininya, Bahren menghubungkan persoalan bahasa pejabat dengan pembangunan karakter. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga terbentuk melalui apa yang masyarakat lihat dan dengar setiap hari, termasuk dari para pemimpinnya.

Melalui tulisan tersebut, Bahren pada dasarnya mengajak publik melihat jabatan kepemimpinan tidak hanya dari sisi kewenangan membuat kebijakan, tetapi juga dari tanggung jawab memberikan teladan dalam komunikasi.

“Presiden adalah kepala negara. Tetapi jangan lupa dalam kehidupan sosial, presiden juga seorang pendidik,” tulis Bahren.

Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan pandangan/opini Bahren Nurdin sebagai pengamat sosial. Pendapat yang disampaikan merupakan tanggung jawab penulis dan tidak secara otomatis mencerminkan sikap redaksi NEWSPORTAL.ID.