Tiga Pekan Laporan Forum Akal Sehat di Kejati Jambi Belum Bergerak, Adlin: Jangan Berhenti di Surat Balasan

Forum Akal Sehat Masyarakat Kabupaten Tebo saat melaporkan indikasi bantuan mesin genset.

NEWSPORTAL.ID,  Jambi — Tiga pekan berlalu sejak Forum Akal Sehat Masyarakat Kabupaten Tebo melayangkan laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Namun hingga Selasa (15/9/2026), laporan tersebut disebut masih berada di meja penelaahan.

Informasi itu diperoleh Adlinsyah Tanjung, anggota Forum Akal Sehat Masyarakat Kabupaten Tebo, saat mengonfirmasi perkembangan laporan tersebut kepada pihak Kejati Jambi.

"Masih dalam proses penelaahan, mohon ditunggu surat balasannya," demikian jawaban pihak Kejati Jambi.

Jawaban tersebut belum memuaskan Forum Akal Sehat. Adlinsyah atau yang akrab disapa Adlin mengatakan, forum tidak sedang menunggu sekadar surat balasan. Mereka menginginkan laporan yang telah disampaikan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan.

"Kita butuh Pak Jaksa periksa para pihak yang tertera dalam surat tersebut. Itu kan hasil LHP BPK, rasanya gak perlu ditelaah lagi," tegas Adlin.

Laporan Dilayangkan 24 Agustus

Laporan Forum Akal Sehat disampaikan ke Kejati Jambi pada 24 Agustus 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan dalam penggunaan anggaran daerah, salah satunya menyangkut pengadaan dan penyerahan genset Pemerintah Kabupaten Tebo kepada Polda Jambi.

Nilai pengadaan yang menjadi sorotan forum mencapai sekitar Rp548,34 juta dan bersumber dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Forum menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diperiksa lebih lanjut, terutama setelah adanya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurut mereka berkaitan dengan persoalan tersebut.

Karena itu, forum meminta Kejati Jambi tidak hanya melihat laporan dari sisi administratif, tetapi menelusuri lebih jauh proses penganggaran, pengadaan, hingga penyerahan barang.

Sejak laporan disampaikan pada 24 Agustus hingga 15 September 2026, Forum Akal Sehat masih memperoleh informasi bahwa laporan tersebut dalam tahap penelaahan.

Pertanyakan Sikap Jaksa terhadap Hasil Pemeriksaan BPK

Adlin mempertanyakan mengapa laporan yang telah dilengkapi dengan persoalan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih membutuhkan waktu untuk ditelaah.

"Masak jaksa ragu sama hasil pemeriksaan BPK," katanya.

Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK semestinya dapat menjadi salah satu dasar bagi aparat penegak hukum untuk melihat apakah terdapat persoalan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Adlin juga menyinggung praktik tindak lanjut temuan BPK yang selama ini dilakukan pemerintah melalui aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), termasuk penerbitan surat kuasa khusus (SKK) untuk proses penagihan atau penyelesaian temuan.

"Bukannya selama ini APIP selalu buat SKK untuk penagihan temuan-temuan BPK," ujarnya.

Jangan Hanya Cepat Saat Berhadapan dengan Pemda

Adlin kemudian menyoroti konsistensi penegakan hukum dalam menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Ia berharap aparat penegak hukum tidak memberikan kesan berbeda dalam menangani persoalan berdasarkan siapa pihak yang dilaporkan.

"Jangan pas nagih ke Kapolda aja ciut nyalinya. Saat nagih ke Pemda cepat sekali bergeraknya," kata Adlin.

Menurutnya, Forum Akal Sehat hanya ingin memastikan laporan tersebut diproses secara objektif dan transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Forum, lanjut Adlin, tidak meminta pihak tertentu langsung dinyatakan bersalah. Yang diminta adalah pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berdasarkan fakta dan dokumen yang tersedia.

"Kami tidak minta siapa pun dihukum tanpa proses. Kami minta diperiksa. Kalau memang tidak ada persoalan, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan," ujarnya.

Kini Forum Akal Sehat masih menunggu langkah Kejati Jambi setelah laporan tersebut selesai ditelaah.

Bagi forum, persoalannya bukan semata-mata kapan surat balasan diterima, melainkan apakah laporan mengenai dugaan persoalan penggunaan uang negara tersebut benar-benar akan berujung pada pemeriksaan dan penelusuran yang transparan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejati Jambi belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai substansi penelaahan maupun kemungkinan tindak lanjut pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan Forum Akal Sehat.***