Ia mengatakan bahwa koordinasi ini perlu dilakukan agar dapat menyatukan pemahaman tentang tujuan dari penyusunan disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan teknis dari pelaksanaanya.
"Hal ini penting kita lakukan, agar polemik, kontroversi maupun komplain terkait data sosial ekonomi dapat diminimalisir," ujarnya.
Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja merupakan satu program yang saat ini menjadi perhatian terutama di Kabupaten Muarojambi. Oleh karena itu, dukungan dan sinergi semua pihak akan berdampak pada upaya perbaikan iklim usaha dan investasi.
"Menyikapi realitas ini, harus ada perubahan dengan melakukan penyusunan data secara rinci. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan Investasi di Kab. Muarojambi," terangnya
Lanjutnya, agar kegiatan yang dilakukan oleh BPS mendapat dukungan semua pihak yang ada di Kabupaten Muarojambi. Tidak hanya Instansi pemerintah maupun swasta tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Hal ini diharpakan agar menghasilkan data yang berkualitas.
"Semoga penyusunan disagregasi PMTB ini dapat berjalan lancar dan sukses. Serta menghasilkan data yang akurat dan up to date," jelasnya.
Terpisah, dalam penyampaian dari Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Dadang Hardiwan mengatakan bahwa tersedianya data PMTB yang terinci dapat membantu pemerintah dalam mengabil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi.
"Ini untuk mempermudah investor dalam berusaha, dan membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya." pungkasnya. (P01/zan)
