NEWSPORTAL.id, MUAROJAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muarojambi, hari ini Selasa (25/9) melaksanakan rapat paripurna. Adapun rapat paripurna ini dilaksanakan di Gedung Rapat Utama DPRD Kab. Muaro Jambi.
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian nota perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018.
Secara umum ada beberapa poin penting yang disampaikan dari delapan fraksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Muaro Jambi, salah satunya terkait persoalan kinerja dari ASN yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.
"Kami meminta agar saudari Bupati untuk melihat kinerja ASN dalam melayani masyarakat yang terkesan masih kurang baik. Bagi yang tidak bisa bekerja kami beri masukan untuk diganti," ucapnya.
Lebih lanjut, pihaknya meminta agar Bupati mencari solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan harga karet dan sawit. Karena dikatakan oleh Fathuri bahwa karet dan sawit merupakan komiditi andalan dan kebanyakan masyarakat Muaro Jambi hidup dari karet dan sawit.
"Kami minta Bupati mencari solusi efektif guna mengatasi permasalahan harga keret dan sawit yang tidak selalu mengikuti harga yang ditetapkan oleh Provinsi. Karena masyarakat Muaro Jambi mengantungkan hidupnya dari karet dan sawit," jelasnya.
Hal lain yang disampaiakan oleh fraksi yaitu berkaitan dengan menyepakati enam poin yang ada dalam RAPBD tahun 2018. Poin-poin tersebut diantaranya mengenai pendidikan dan pelayanan kesehatan.
"Kami sepakat jika pada RAPBD 2018 kegiatan yang akan di lakukan masih terfikus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, revitalisasi pertanian dan pengembangan ekonomi kerakyatan," ujar juru bicara Fraksi Demorat dan Fraksi PDIP.
Selanjutnya terhadap penyampaian yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Sekretaris Daerah Kab. Muaro Jambi yang hadir dalam rapat paripurna tersebut mengatakan bahwa semuanya akan disampaikan pada rapat berikutnya.
"Semua akan kita jelaskan besok (red- Rabu (26/9), karena memang ini kewajiban pemerintah daerah, sementara apa yang disarankan dan di kritisi oleh anggota dewan.
Rapat diakhiri dengan penyerahan dokumen pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian nota perubahan APBD Kabupaten Muarojambi Tahun Anggaran 2018 dari Ketua DPRD Kab. Muaro Jambi ke Pemerintah Daerah Kab. Muaro Jambi. pungkasnya. (zan)
