NEWSPORTAL.id, MUAROJAMBI - Pekerjaan jalan rabat beton di lorong Flamboyan RT 02, 03, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Muarojambi, diduga belum genap berusia setahun usai dikerjakan.
Jalan yang dikerjakan dengan dana APBD Kabupaten Muarojambi Tahun 2018, saat ini terlihat sudah mulai mengalami kerusakan. Di beberapa titik sudah mulai berlubang dan material batu split sudah mulai timbul ke permukaan.
Pantauan di lapangan, pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Yudha Karya sepanjang kurang lebih 100 meter dan lebar sekitar 4 meter.
Yang menarik, pada plang merek pekerjaan itu tidak mencantumkan nilai kontrak pekerjaan serta limit waktu pengerjaan.
Padahal, beberapa waktu lalu, Tim Koordinasi, Supervusi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI ) sudah menegaskan bahwa setiap pekerjaan proyek, papan merek harus mencantumkan nilai kontrak pekerjaan tersebut. Itu agar masyarakat juga bisa mengetahui serta turut mengawasi, untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan.
Ketua RT 03, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Muarojambi, Jufri Husin membenarkan bahwa pekerjaan itu dibangun belum genap setahun. Seingat dia pekerjaan tersebut mulai dikerjakan sekitar 8 bulan yang lalu.
"Saya kurang ingat juga dikerjakannya itu bulan berapa. Kalo tidak salah sekitar bulan Maret atau April. Yang jelas jalan itu dibangun pada tahun 2018 ini," katanya, saat di wawancarai awak media Jum'at (21/12/18).
Menurut Jufri, sepengetahuan dia pekerjaan jalan itu juga sebelumnya tidak ada usulan. Kata dia, kontraktor yang mengerjakan jalan tersebut juga dadakan meminta izin untuk melakukan pekerjaan tersebut.
"Malam ini ketemu saya, ternyata besok pagi nya sudah mulai bekerja. Saya juga pernah dua kali mengawasi jalan itu. Setahu sayo dak pernah diusulkan, kalu sayo yang sayo usulkan jalan di RT sayolah," ujarnya.
Dia berharap apapun pekerjaan yang dibangun haruslah sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Ini agar kualitas bangunan bisa tahan lama dan tidak cepat rusak.
"Kalo di kampung kami kerjaan pemerintah seperti ini ada garansinya setahun," pungkasnya. (zan)
