-->

Iklan

Iklan

Dewan Nilai PUPR Tidak Lakukan Analisa Sebelum Laksanakan Pembangunan Ulil Amri: Pembangunan Infrastruktur Perlu Analisa

Minggu, 23 Februari 2020, Februari 23, 2020 WIB Last Updated 2020-03-05T14:03:04Z
NEWSPORTAL.id, Muarojambi -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Muarojambi. Banyaknya temuan proyek infrastruktur yang rusak dan tak sesuai harapan setelah proyek selesai dikerjakan, memantik atensi DPRD Muarojambi. Dewanpun minta agar Dinas PUPR Muaro jambi menganalisa kualitas proyek sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.

Demikian diungkapkan anggota Fraksi PAN DPRD Muarojambi, Ulil Amri  ditemui pada minggu (23/2/20) di kediamanya. Menurutnya, pembangunan infraksuktruktur haruslah dianalisa sesuaikan dengan aspek dan azas pemanfaatan dan intensitas warga yang mengunakan. 

Antensi ini adalah untuk mendorong Dinas PUPR Muarojambi agar semua pembangunan infrastruktur disemua wilayah efisiensi anggaran agar lebih tepat sasaran dan bisa digunakan dalam jangka waktu lebih lama. " Kadis PU dalam membuat perencanaan dan penganggaran harus matang. Seperti Intensitas kendaraan dan  tonase ,warga yang lewat," ujarnya.

memplot agaran harus dilihat dari semua aspek. sesuai kebutuhan, lakukan survey ke lokasi yang dibangun sehingga pembangunan tak berulang-berulang di titik objek yang sama.

"Betul2 disurvey dan dianalisa dengan cermat untuk menghasil perencanaan dan penganggaran terukur dan efektif," tegasnya.

Senada dengan hal yang diatas, Indra Gunawan Anggota Fraksi PPP DPRD Muarojambi, melihat evaluasi beberapa waktu lalu, menghimbau Kepada Pemda Muarojambi melalui Dinas PUPR agar melakukan pembangunan infrastruktur di Muarojambi memperhatikan sejumlah aspek.

Pembangunannya harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena saat ini kami melihat belum memenuhi aspek-aspek tersebut. 

"Artinya, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan masih belum terdistribusi dengan baik secara menyeluruh di Muarojambi,” katanya.

Selain sejumlah aspek tersebut, ia pun menyarankan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum (PU) agar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan harus memperhatikan beberapa prinsip.

“Prinsip yang pertama efisiensi penggunaan anggaran dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan program. Jadi, pengerjaan kegiatan pembangunan harus selesai sesuai target yang direncanakan,” tegasnya.

Lanjutnya, Kepala Dinas PUPR betul-betul mengawasi  agar tidak asal jadi saja." yang paling penting jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang fiktif," pungkasnya.(zan)
Komentar

Tampilkan

Terkini