author photo
NEWSPORTAL.id, MUAROJAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muarojambi, hari ini Jumat (28/9) melaksanakan rapat paripurna. Adapun rapat paripurna ini dilaksanakan di Gedung Rapat DPRD Kab. Muarojambi.

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Muarojambi tahun 2018

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Muarojambi, Masnah Busro, Ketua DPRD Kab. Muarojambi, Salma Mahir, Wakil Ketua DPRD Kab. Muarojambi, Amiruddin, serta Sekretaris Dewan Kab. Muarojambi, Dedi Susilo.
Selain itu, dalam penyampaian masing-masing fraksi menyetujui terhadap Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Muarojambi tahun 2018 dengan beberapa masukan. Salah satunya dari Fraksi PKS Nasdem yang meminta untuk meningkatkan pelayanan terhadap kinerja dan disiplin dari ASD di Kabupaten Muarojambi. Sehingga apa yang di kerjakan sesuai dengan target dan rencana

"Sesuai dengan apa yang kita ajukan dalam RAPBD 2018 ini, kita akan mendisiplinkan ASDn di lingkup pemerintahan Kab. Muarojambi yaitu dengan finger print. Sehingga nantinya kita bisa mengetahui siapa ASN yang tidak disiplin, karena ini tentu mempengaruhi TPP yang didapatkan," ujarnya.

"Alhamdulillah udah selesai dan di selesaikan dan disahkan tinggal menunggu dan kami minta untuk di percepat karena saat ini sudah mendekati akhit tahun," ungkap Bupati.
Secara umum ada beberapa poin penting yang disampaikan dari delapan fraksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Muarojambi, salah satunya terkait persoalan kinerja dari ASN yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Muarojambi.

Fraksi PAN meminta agar Bupati melihat kinerja dari ASN dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan, jika memang ASN tidak bisa bekerja, Fraksi PAN memberikan saran untuk diganti.

"Kami meminta agar saudari bupati untuk melihat kinerja ASN dalam melayani masyarakat yang terkesan masih kurang baik. Bagi yang tidak bisa bekerja kami beri masukan untuk diganti," ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya meminta agar Bupati mencari solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan harga karet dan sawit. Karena dikatakan oleh Fathuri bahwa karet dan sawit merupakan komiditi andalan dan kebanyakan masyarakat Muarojambi hidup dari karet dan sawit.

"Kami minta bupati mencari solusi efektif guna mengatasi permasalahan harga keret dan sawit yang tidak selalu mengikuti harga yang ditetapkan oleh Provinsi. Karena masyarakat Muarojambi mengantungkan hidupnya dari karet dan sawit," jelasnya.

Hal lain yang disampaiakan oleh fraksi yaitu berkaitan dengan menyepakati enam poin yang ada dalam RAPBD tahun 2018. Poin-poin tersebut diantaranya mengenai pendidikan dan pelayanan kesehatan.

"Kami sepakat jika pada RAPBD 2018 kegiatan yang akan di lakukan masih terfikus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, revitalisasi pertanian dan pengembangan ekonomi kerakyatan," ujar juru bicara Fraksi Demorat dan Fraksi PDIP.

Terpisah, Selanjut terhadap penyampaian yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Sekretaris Daerah Kab. Muarojambi yang hadir dalam rapat paripurna tersebut mengatakan bahwa semuanya akan disampaikan pada rapat berikutnya.

"Semua akan kita jelaskan besok (red- Rabu (26/9), karena memang ini kewajiban pemerintah daerah, sementara apa yang disarankan dan di kritisi oleh anggota dewan," ungkap Sekwan.

Rapat diakhiri dengan penyerahan dokumen pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian nota perubahan APBD Kabupaten Muarojambi Tahun Anggaran 2018 dari Ketua DPRD Kab. Muarojambi ke Pemerintah Daerah Kab. Muarojambi. pungkasnya (zan)

SILAHKAN KOMENTAR 0 komentar


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post